Uang Beredar Hingga Pemilu Bisa Tembus Rp 80 Triliun

JAKARTA - Kegiatan sosialisasi Pemilu 2024 yang masif bakal mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pun diyakini bakal tetap tinggi tahun ini.

Kegiatan pemilu juga diya­kini memberi dampak signifikan terhadap perekonomian nasional sejak semester II-2023, hingga pelantikan kabinet baru nantinya.

Ekonom Institute for De­velopment of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, sejak kuartal III- 2023 berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilu sudah mengalami peningkatan.

“Kondisi itu akan dibarengi peningkatan konsumsi di be­berapa sektor. Mulai dari Tek­stil dan Produk Tekstil (TPT), Teknologi Informasi dan Komu­nikasi (TIK), percetakan, trans­portasi jasa perusahaan hingga hiburan dan Food and Bever­age (F&B),” kata Huda kepada Rakyat Merdeka ( Tangsel Pos Group) kemarin.

Seperti diketahui, berbagai persiapan dan sosialisasi dilaku­kan Pemerintah, partai politik (parpol) hingga calon legislatif (caleg) dalam menyambut pelak­sanaan Pemilu 2024.

Kata Huda, sosialisasi yang dilakukan partai hingga calon legislatif (caleg) juga akan me­nambah uang beredar hingga pemilu berlangsung. Jumlahnya mencapai Rp 80 triliunan.

Tidak hanya beredar di kota besar, perputaran uang juga akan terjadi hingga pedesaan di seluruh daerah. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga pedesaan.

Dengan begitu, peningkatan kegiatan ekonomi dipastikan juga terjadi merata di seluruh Indonesia.

“Kondisi ini dipastikan mem­beri efek positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan di tahun ini dan 2024,” ucapnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, selain anggaran yang digelontorkan oleh parpol hingga caleg, Pemerintah juga meningkatkan angga­ran belanja jelang pemilu.

Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung proses adminis­trasi dari penyelenggaraan Pemilu 2024. Misalnya, untuk peningka­tan mobilisasi pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pengadaan laporan dan persiapan logistik Pemilu.

Baca juga : Hasilkan Kerja Sama Rp 586 Triliun Dari KTT ASEAN, Ketum Hipmi Apresiasi Jokowi

Tahun depan, Pemerintah juga meningkatkan anggaran bebera­pa pos, seperti untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, berbagai pening­katan anggaran ini memberikan pengaruh terhadap keterlibatan masyarakat pada kegiatan terkait Pemilu, sehingga memberikan multiplier efek terhadap dorongan masyarakat melakukan konsumsi.

Sejak pertengahan tahun 2023, lanjut Yusuf, penyaluran bansos makin ditingkatkan Pemerintah. Setelah bansos pencegahan stunting, saat ini Pemerintah kembali menggelontorkan ban­sos beras yang dilakukan selama tiga bulan kedepan.

“Alhasil itu akan mening­katkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan di akhir tahun ini yang diproyeksikan di kisaran 5 persen. Sedangkan tahun depan, Pemerintah juga pasang target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen,” papar Yusuf.

Menurut Yusuf, kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerin­tah melalui belanja mempunyai peranan besar mendorong per­tumbuhan ekonomi tahun ini.

“Tahun 2024 kondisi yang mirip akan berpeluang kembali terjadi. Pemerintah perlu me­mastikan mitigasi hambatan dari kebijakan fiskal,” sarannya.

Karena itu, penyesuaian nilai manfaat program dan ketetapan waktu penyaluran bansos juga penting agar stabilitas ekonomi masyarakat bisa tetap terjaga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kabar gembira bagi perekonomian nasional jelang Pemilu 2024.

Wanita yang akrab disapa Ani itu melihat, di kuartal III-2023 parpol hingga bakal calon presi­den (capres) mulai belanja per­siapan kampanye. Hal ini sangat bagus untuk ekonomi Indonesia.

“Partai politik dan politisi mu­lai mengeluarkan uangnya untuk berkampanye. Ini akan memberi­kan efek ganda untuk perekono­mian, kinerjanya akan terjaga di akhir tahun,” kata Ani.

Menurutnya, demokrasi dan Pemilu bukan sumber ketidak­pastian seperti yang selama ini dikhawatirkan berbagai pihak.

“Ini sistem demokratis yang akan kami pertahankan dengan perdamaian, stabilitas dan tran­sisi pemerintahan yang mulus,” ucapnya.

Ani juga percaya, dengan adanya Pemilu 2024 tingkat kon­sumsi masyarakat ikut mening­kat drastis, sehingga perekono­mian Indonesia akan membaik.

Dia mengatakan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Pemilu dari 2022-2024 sebesar Rp 70,6 triliun.