Cuma Untungkan Produsen Luar Negeri

JAKARTA - Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kekecewaannya lantaran perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih memilih belanja barang impor daripada produk dalam negeri. Padahal, proyek belanja tersebut dibiayai uang negara.

Perilaku tersebut dianggap tidak peka, karena bakal menguntungkan produsen luar negeri. Karena itu, Jokowi menekankan program belanja produk dalam negeri kepada kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Eks Wali Kota Solo itu mengaku, sangat sulit mengumpul­kan penerimaan negara. Mulai dari pajak, retribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), loyalti, dividen BUMN (Badan Usaha Milik Negara), hingga urusan bea cukai.

“Sangat sulit mengumpul­kan itu semua jadi APBN, jadi APBD. Kemudian belanjanya malah barang impor, bodoh sekali kita. Sampaikan ke semua dinas, kita kumpulkan pendapatan sulit sekali,” tegas Jokowi, saat Rakornas Korpri 2023 yang disiarkan virtual, kemarin.

Jokowi menilai, pembelian barang dan jasa Pemerintah secara impor tidak memiliki daya ungkit ekonomi. Semakin banyak impor, justru negara lain yang untung.

“Selalu saya ingatkan, impor ini tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk UMKM dan peru­sahaan dalam negeri,” jelasnya.

Mantan Gubernur DKIJakarta itu mengaku, sudah sangat sering mengingatkan instansi Pemerin­tah untuk belanja produk dalam negeri. Namun, sampai saat ini realisasi belanja produk dalam negeri oleh instansi Pemerintah masih minim.

Menurutnya, tahun 2023 hanya menyisakan 3 bulan, namun paling besar belanja produk lokal oleh instansi Pemerintah dari APBN baru 69 persen, dari APBD 56 persen dan BUMN 46 persen.

Nggak tahu ini yang dibeli apa kecil banget. Bagaimana mau menggerakkan UMKM, gerakan ekonomi kita kalau belanja aja masih tidak orientasi ke produk dalam negeri,” sesalnya.

Masih soal anggaran, Kepala Negara juga mengingatkan, Pem­da tidak mengecer-ecer anggaran negara di dalam alokasi APBD.

Dia menjelaskan, dalam penyusunan anggaran, Pemda tidak serta merta menambah anggaran ke berbagai dinas-dinas yang tidak memiliki program prioritas.

Penyusunan program kerja juga harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak program dibuat, tapi tidak bisa selesai dan hanya memakan anggaran.

Jokowi mencontohkan, sering­kali bila ada kenaikan APBD di Pemda, semua dinas dan satuan kerja mendapatkan tambahan ang­garan. Padahal, belum tentu dinas-dinas itu punya program prioritas.

“Jangan semua diratakan. Kalau ada kenaikan APBD lima persen, semua dinas tambahnya lima persen. Yang terjadi seperti itu. Saya alami karena pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presi­den dua kali,” ungkap Jokowi.

Menurutnya, semua anggaran harus diberikan kepada satuan kerja yang memiliki program prioritas.

Misalnya, bila di suatu daerah membutuhkan infrastruktur waduk atau embung, maka dinas yang bersangkutan membangun itu dan harus mendapatkan ang­garan yang besar agar program­nya selesai.

“Tidak semua diratakan, se­mua dinas tambahkan anggaran­nya sama. Ada prioritas dong, mana yang mesti didahulukan,” tegas Jokowi lagi.