Prof. Dr. Imron Cotan

JAKARTA - Pemerhati isu-isu strategis dan global, Prof Dubes Imron Cotan menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres, menuai tanggapan negatif dari masyarakat luas.

Sebagaimana diketahui, pada Senin, 16 Oktober 2023, MK memutuskan bahwa individu yang sedang atau telah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara yang terpilih melalui pemilu, dapat diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Sekalipun usianya belum 40 tahun.

Terkait hal tersebut, Imron mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah mitigasi. Agar keputusan tersebut tidak berdampak lebih jauh, dan memunculkan keresahan sosial.

Imron berpendapat, putusan MK tersebut telah memicu banyak reaksi negatif dari masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari terbitnya Maklumat Juanda, yang ditandatangani lebih dari 200 tokoh. Baik dari spektrum pendukung Presiden Jokowi, atau sebaliknya. Kedua kelompok tersebut, bersatu mengecam putusan MK.

“Ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Jika itu terjadi, kita bisa mundur dari upaya menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Imron dalam webinar nasional Moya Institute, Selasa (17/10/2023).

Imron pun menyarankan beberapa langkah mitigasi. Pertama, Presiden Jokowi sebaiknya tidak merestui Gibran maju sebagai cawapres, sebagai wujud dari sifat kenegarawanan.

Kedua, Gibran perlu menyatakan ketidaksediaannya, Dengan kesadaran bahwa ia masih perlu menyiapkan diri lebih matang lagi.

"Yang bersangkutan punya potensi besar. Jadi, jika Gibran menyatakan ketidaksediaannya karena dia masih pemula, kekhawatiran atas masalah yang kita hadapi, bisa dihindari,” papar Imron.

Ketiga, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengambil keputusan untuk mencalonkan Gibran, karena para parpol yang tergabung dalam koalisi tersebut tidak mampu mencapai konsensus.

Diperkirakan, tidak semua pimpinan parpol anggota KIM sepakat mengusung Gibran