Warga Lokal Tetap Utama

JAKARTA - Presiden Jokowi memastikan, pemerintah akan menindak tegas pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang diduga terlibat dalam arus pengungsi Rohingya di Tanah Air. 

Para pengungsi Rohingya yang jumlahnya terus bertambah hingga melebihi angka 1.400, dilaporkan masuk Indonesia lewat provinsi Aceh.  

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Bantuan kemanusiaan sementara akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023) sore.

Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang telah ditunjuk Jokowi untuk menangani masalah pengungsi Rohingya dengan melibatkan pemerintah daerah dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan, pemerintah sedang mencari tempat baru untuk pengungsi Rohingya. Karena tempat penampungan saat ini sudah tidak muat.

Terkait hal tersebut, Mahfud telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas soal penampungan pengungsi Rohingya.

Pada prinsipnya, kami menganut diplomasi kemanusiaan. Karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan," ujar Mahfud, usai rapat soal pengungsi Rohingya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (6/12/2023)