Pengungsi Rohingnya Ditolak di Negara Lain , Dibuangnya Ke Indonesia

JAKARTA - Pemerintah mengendus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, dugaan TPPO itu melibatkan pihak internal di Tanah Air. “Memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi ke mana, itu ada sindikatnya,” kata Mahfud, di Bandung, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Mahfud, kasus jaringan TPPO ini telah ditangani oleh Polri. Saat ini, tengah di­lakukan investigasi lebih lanjut soal pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. “Masalah hukumnya sudah kita serahkan agar Polri segera menangani itu, karena ketua satgasnya itu seka­rang Kapolri, agar lebih efektif,” ungkapnya.

Sementara Kemenko Polhukam, kata Mahfud, fokus menyelesaikan masalah sosial politik terhadap para pengungsi Ro­hingnya dan meminta masyara­kat bersabar. “Itu kan masalah kemanusiaan, orang sudah ke­luar karena diusir oleh negara sendiri misalnya Rohingya, diusir dari Rohingya, Malaysia tidak mau terima, Australia tidak mau terima,” jelasnya.

Calon wakil presiden (cawa­pres) nomor urut 3 ini juga lagi mengusahakan penanganan ke­butuhan domestik dan kemanu­siaan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

“Kita akan memperhitung­kan bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini. Karena negara-negara lain pada menolak malah dibuang ke tempat kita semua,” tuturnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini Pemerintah belum memikirkan soal pemberian pulau untuk di­jadikan lokasi pengungsian bagi warga Rohingnya.

“Kita belum memikirkan satu pulau, tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara,” tandas Mahfud.

Terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku khawatir situasi tertekan yang dialami pengungsi membuat ban­yak oknum memanfaatkannya.

Pengungsi Rohingya mengalami tekanan dan akhirnya kami khawatir ini menjadi bagian dari TPPO,” ungkapnya.

Menurut Sandiaga, hingga saat ini belum ada tanda-tanda keberadaan pengungsi Rohingya mengganggu pariwisata di Aceh.

Namun, ia akan terus meman­tau perkembangan situasi untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap wisata di sana.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal A Yani Hikmahanto Juwana mengatakan, tindakan tegas ha­rus dilakukan bagi para oknum yang justru meraup keuntungan dalam pengungsi Rohingya.

Menurutnya, para pengungsi Rohingya ini awalnya pergi ke Malaysia.

Namun, Negeri Jiran kemu­dian memberlakukan peraturan yang sangat ketat sehingga mereka kemudian memilih ke Indonesia.

Menurutnya, di Indonesia ada mafia yang memfasilitasi mereka. Orangnya dari Rohingya, yang sudah menetap lama di Indonesia.

Mereka ini yang mengabar­kan bahwa Indonesia lebih ra­mah daripada Malaysia sehingga berbondong-bondonglah mereka datang,” ungkapnya.

Hikmahanto menegaskan, pelaku TPPO harus segera ditin­dak. Polisi harus menangkap pelaku dan memprosesnya. Hal ini agar tidak ada lagi dorongan etnis Rohingya untuk datang ke Indonesia.

Indonesia, tegas Hikmahanto, harus memberi pesan bahwa ti­dak ada ruang bagi etnis Rohing­ya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Indonesia. “Di Indonesia, kita masih banyak orang miskin yang membutuh­kan pekerjaan,” jelasnya.