Jadi Perdebatan Tim Capres, Presiden Boleh Memihak

JAKARTA - Dua minggu menjelang waktu pencoblosan, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan, Presiden boleh berpihak dan berkampanye.
Menurut Jokowi, Presiden juga boleh berkampanye, boleh memihak. Hal itu dikatakan Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Hal itu disampaikan Jokowi, dalam konteks menjawab pertanyaan tentang sejumlah menteri yang terlibat mendukung Capres-Cawapres.

Yang terpenting, kata Jokowi, hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa begini nggak boleh. Berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambahnya.
Pernyataan Jokowi menuai pro kontra. Anggota Dewan Pakar Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Atang Irawan menyinggung komitmen Jokowi dalam menjaga netralitasnya.

Kata Atang, Jokowi pernah menyampaikan bahwa dirinya akan netral, tidak memihak salah satu pasangan calon (paslon). Namun, saat ini Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
"Konsistensi pandangan dan sikap kenegarawanan, menjadi penting bagi kepala negara," ujar Atang.

Lalu, Atang mengkhawatirkan terjadi konflik kepentingan dalam pesta demokrasi.

Namun, kekhawatiran itu ditangkis Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina.
"Untuk timses paslon yang lain, jangan takut kalah. Toh, di belakang mereka juga ada orang besar. Di 01 ada Surya Paloh, Amin Rais. Di 02 ada SBY dan Jokowi. Di 03 ada Megawati," katanya.
Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Silfester Matutina mengenai hal tersebut.

Jokowi mengatakan, Presiden boleh memihak dan berkampanye. Bagaimana pandangan Anda?
Saya malah meminta Presiden Jokowi untuk berkampanye, karena dibolehkan oleh undang-undang, sepanjang Presiden tidak menggunakan fasilitas negara dan mengambil cuti. Hal ini, sesuatu yang baik.
Tapi, banyak yang mempertanyakan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Bagaimana itu?
Tidak ada itu. Di Amerika dan di negara mana saja, tidak ada masalah itu. Yang penting, tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak menggerakkan ASN, TNI, Polri. Saya yakin, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Ada kecurigaan bakal terjadi pelanggaran yang TMS. Gimana tuh?

Nggak ada itu. Kan intinya baru dugaan, belum terjadi. Kalau Presiden ketika berkampanye melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menggerakkan ASN, Presiden dihukum, tidak ada masalah.
Tapi, beliau punya hak sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih, mendukung dan tidak mendukung. Kita harus berikan ruang itu.
Apa saran Anda?

Untuk timses paslon yang lain, jangan takut kalah. Toh, di belakang mereka juga ada orang besar. Di 01 ada Surya Paloh, Amin Rais. Di 02 ada SBY dan Jokowi. Lalu, di 03 ada Megawati.
Kalau terjadi pelanggaran, ada Bawaslu ya?

Itu dia, kan ada mekanisme dan ada aturannya. Kita punya Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau Presiden melakukan kesalahan, laporkan saja.
Prinsipnya, kepada pihak lain tidak perlu takut dan khawatir. Hal ini wajar, yang penting Presiden sudah mengeluarkan pernyataan tentang Pemilu yang damai dan riang gembira.