Alumni UIN Jakarta Serukan Tolak Politik Dinasti

CIPUTAT TIMUR -Sejumlah alumni dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar mimbar bebas terbuka, di Kampus UIN Jakarta, Ciputat Timur, Senin (5/2). Mereka menyuarakan tolak politik dinasti di Pemilu 2024.

Alumni dan civitas akademika UIN Jakarta itu juga melakukan deklarasi pada aksi yang dilangsungkan di Taman Landmark UIN Jakarta tersebut.

Salah satu Alumni UIN Jakarta, Ray Rangkuti menyebut, adanya aktivitas tidak beradab dalam tahapan Pemilu 2024. Ray mencontohkan salah satu aktivitas yang dinilainya tidak beradab yaitu, adanya upaya melakukan dinasti politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka.

“Dinasti politik itu bukan persoalan boleh dan tidak boleh, tapi soal keadaban berdemokrasi. Adab itu tentu saja di atas boleh dan tidak boleh,” ujarnya.

Ray mengungkapkan, meski dalam aturan perundang-undangan tidak ada larangan anak seorang Presiden untuk maju mencalonkan diri sebagai salah satu kontestan Pilpres, namun hal itu termasuk tindakan yang tidak bermoral.

Ia melanjutkan, proses majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dinilai turut terbantu dengan peran beberapa keluarga dan saudaranya.

“Moral demokrasi menghendaki dinasti politik itu tidak boleh dilakukan, tapi kalau pandangan moralnya dianggap sumir (pendek atau ringkas, red), oke kita turunkan ke aturan, dulu pernah kita atur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Pengamat politik ini menjelaskan, yang disebut dengan dinasti itu seperti praktik yang dilakukan oleh Jokowi saat ini. "Aturannya dibuat oleh paman, dimanfaatkan oleh ponakan, direstui oleh bapak, didukung oleh adik lalu didukung juga oleh ipar,” tambahnya.

Sementara, Guru Besar UIN Jakarta Bidang Politik, Saiful Mujani meminta penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara independen, transparansi, adil, dan jujur.

Ia pun mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan di Pemilu 2024 ini.

“Mendesak Presiden agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional,” tuturnya.

Mujani menilai, aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan.

Poin lainnya yang disampaikan dalam deklarasi itu yakni, menekan dan mendesak Kepolisian Republik Indonesia (RI) bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.

“Polri tidak menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik. Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat,” pungkas Mujani.