Koalisi Prabowo-Gibran Makin Gemuk, Jatah Menteri Tak Terganggu Pendatang Baru

JAKARTA - Gerbong koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakalan makin gemuk dengan masuknya partai pendatang baru. Konsekuensinya, jatah menteri bagi parpol pendukung terancam berkurang. Kendati demikian, parpol koalisi awal pendukung Prabowo mengaku tak terganggu dengan kehadiran para pendatang baru tersebut.
Sejauh ini, sudah ada 2 parpol baru yang telah memutuskan berbagung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu PKB dan NasDem yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Setelah jagoannya dinyatakan kalah, NasDem dan PKB langsung balik kanan. Keduanya menyatakan dukungan dan siap masuk dalam koalisi pendukung Prabowo. Meskipun sudah mendukung, baik NasDem maupun PKB sama-sama membantah sudah membicarakan soal jatah menteri.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan soal jatah menteri bagi PKB dan NasDem. Kata dia, soal jatah menteri dua partai tersebut akan dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan parpol KIM. “Segala sesuatu, semua bisa dibicarakan untuk keberlanjutan pembangunan, dan untuk Indonesia maju,” ujar Dasco.

Apa tanggapan dari KIM? Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto tak khawatir jatah menteri untuk partainya terganggu pendatang baru. Menurutnya, itu merupakan hak prerogatif Prabowo, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai pengusung. “Walaupun partai-partai yang selama ini tidak mengusung Prabowo bisa menjadi bagian pemerintahan Pak Prabowo, kami nggak khawatir,” tegas Wakil Ketua MPR ini.
Yandri menganggap bergabungnya sejumlah partai ke pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hal yang baik. Mengingat, persoalan Indonesia sangat kompleks, sehingga butuh tenaga yang besar pula.

Sama seperti PAN, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani juga menyerahkan urusan menteri ke Prabowo. Lagipula, Ketua Umum Gerindra itu memiliki pengalaman.

Selain di pemerintahan, Prabowo juga pernah menjadi oposisi. “Jadi sebagai Presiden terpilih, tentu saja beliau mengetahui betul bagaimana merespons dan memimpin ini semua,” cetus Kamhar.

Ia juga menghargai langkah politik yang diambil Prabowo. Menurutnya, presiden terpilih sudah tahu apa tantangan dan yang harus dilakukan memerlukan sinergi elemen bangsa.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia mengaku tak khawatir jatah menteri untuk Golkar berkurang usai kedatangan pendatang baru.
Doli meyakini, Prabowo akan mempertimbangkan pendapat elite KIM, khususnya saat mengajak partai lain masuk ke pemerintahannya. Sehingga tidak akan jadi masalah.
“Kalaupun kemudian ada partai-partai politik lain yang masuk, tentu saya kira sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan Ketum Partai Golkar, Ketum PAN, Demokrat, dan yang lainnya yang tergabung dalam KIM,” ujar Doli.

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni tidak ambil pusing soal jatah menteri. Ia sadar seberapa besar PSI dibandingkan partai lain.
“Kami tahu ukuran baju, tahu kapasitas. Jadi semuanya kami serahkan kepada Pak Prabowo. Mungkin juga dengan Mas Gibran untuk berdiskusi format kabinet apa yang ideal untuk mereka,” ungkapnya.
Raja Juli menyerahkan urusan ini kepada presiden terpilih. “Mereka yang mengetahui kriteria pembangunan mereka, yang namanya menteri. Nah sekali lagi itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo,” tegasnya.