Prabowo Belum Bahas Susunan Menteri, Lagi Fokus Ngelist Janji Kampanye

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto masih belum membahas soal penambahan kementerian, karena Prabowo masih fokus mencatat janji-janji kampanyenya untuk diwujudkan di awal-awal pemerintahannya nanti.
Hal itu terungkap saat Prabowo berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN, Kamis (9/5/2024). Dalam Pidatonya, Prabowo tidak membahas rumor penambahan jumlah kementerian yang sedang ramai dibahas para elite koalisi.
Di hadapan ratusan kader PAN, Prabowo lebih banyak bicar upaya dirinya untuk mengakselerasi program kampanyenya. Mulai dari mengentaskan kelaparan, swasembada pangan dan BBM, hingga menyejahterakan masyarakat.
Ketua Umum Partai Gerindra itu berjanji akan membuktikan diri layak memimpin Indonesia. Rakyat Indonesia, tambah Prabowo, tidak akan menyesal memilih dirinya sebagai Kepala Negara.
"Beri kita waktu, beri kita 3, 4 tahun, kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita, kita akan membuktikan, kita akan membawa kebaikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Menteri Pertahanan itu.
Ia juga berjanji, di masa kepemimpinannya bersama Gibran Rakabuming Raka, tidak ada lagi rakyat yang kelaparan. Program makan siang gratis akan dimaksimalkan. Termasuk ke daerah-daerah yang masyarakatnya tidak memilih dirinya di Pilpres 2024.

"Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat, tidak akan ketinggalan. Kita akan angkat mereka, kita akan bela mereka, kita akan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Sekadar informasi, dari 38 provinsi, hanya di Aceh dan Sumatera Barat pasangan Prabowo-Gibran kalah di Pilpres 2024. "Saya buktikan kepada saudara saya, akan buktikan bersama seluruh barisan kita," ucap mantan Danjen Kopassus itu.

Selain itu, Prabowo bertekad, ingin segera menuntaskan masalah kemiskinan dan kelaparan di awal kepemimpinannya. Caranya dengan menargetkan Indonesia untuk melakukan swasembada pangan komoditas strategis, seperti padi, jagung, dan tebu.
"Perkiraan saya, kita semua swasembada pangan paling lambat dalam empat tahun, kalau mau aman lima tahun. Namun, kita harus agak berani-berani dikit lah, empat tahun," cetus Prabowo.
Dia menyadari masih banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Perkara ini akan dia bereskan segera. "Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan," serunya.

Dia mengaku, berpikir siang dan malam agar rakyat Indonesia tidak ada lagi yang kelaparan. "Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat, saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," ungkapnya.

Selain swasembada pangan, Prabowo juga ingin Indonesia bisa swasembada BBM. Ia berharap Indonesia bisa memproduksi BBM secara mandiri. Untuk itu, Prabowo menggagas swasembada energi yang sepenuhnya dari tanaman.
"Kita diberi karunia oleh Tuhan mungkin kita sedikit dari banyak negara seperti kita, kita bisa 100 persen BBM kita kita hasilkan sendiri dari tanaman. Etanol dari tebu, etanol dari singkong, etanol dari jagung, etanol dari tanaman-tanaman," rinci Prabowo.
Kenapa Prabowo belum bicara soal jumlah kementerian? Politisi Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, memang belum ada pembahasan terkait jumlah kementerian. "Yang ada saat ini adalah tahap melakukan break down visi dan program kampanye Prabowo-Gibran ke kementerian-kementerian yang akan melaksanakannya nanti," tandas Dahnil, kepada Redaksi, Sabtu (11/5/2024).
Selain itu, Prabowo juga sedang membahas institusionalisasi program-program Indonesia maju. Rancangan persepektifnya dibangun berdasarkan struktur mengikuti strategi atau struktur mengikuti keberhasilan. "Jadi belum sampai tahap jumlah kementeriannya, apalagi orangnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga mengklaim wacana penambahan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran belum dibahas bersama internal koalisi. Ia mengatakan, Prabowo masih fokus merancang janji program selama masa kampanye.
"Sampai dengan saat ini, Pak Prabowo masih fokus justru merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah, itu untuk nomenklatur, kementerian itu belum ada," jelas Dasco di Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Sekadar informasi, wacana Prabowo menambah jumlah kementerian menjadi perbincangan sejak awal pekan ini. Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkapkan, penambahan jumlah kementerian dapat membawa manfaat bagi pemerintahan dan pelayanan publik.
Wacana ini kemudian menuai pro-kontra karena terkait dengan aturan yang berlaku. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara disebutkan jumlah kementerian maksimal sebanyak 34.
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, peluang bagi Prabowo untuk menambah jumlah kementerian masih terbuka lebar. Caranya dengan merevisi UU Kementerian Negara atau Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Di saat bersamaan, partai koalisi juga ramai-ramai berharap mendapatkan kerahiman dari Prabowo. Golkar, PAN dan Demokrat berharap Prabowo dapat menambah jatah menteri. Golkar yang diisukan dapat lima kursi berharap bisa lebih. Begitu juga dengan PAN dan Demokrat yang tersiar kabar masing-masing dijatah empat kursi, berharap ditambah.
Apa kata pengamat soal sikap Prabowo? Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, wajar Prabowo lebih konsen bicara janji dibandingkan kursi menteri. Sudah menjadi keharusan bagi Presiden terpilih berpikir keras tentang cara mengeksekusi janji-janjinya.
"Perencanaan kabinet yang sesuai itu juga harus disesuaikan dengan program-program yang dimiliki Prabowo," pungkas Ujang.