Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, PAN Klaim Dapat 4 Kursi

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai bicara pembagian kursi dalam kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. PAN yang bersama Gerindra, Golkar dan Demokrat menjadi pengusung utama, mengklaim bakal mendapat jatah 4 kursi menteri.
Gembar-gembor soal jatah kursi menteri ini, disampaikan Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto. Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku, mendengar informasi sudah ada pembagian jatah menteri dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Bima Arya, PAN bakal diberi jatah 4 kursi menteri oleh Prabowo. “Informasi yang saya dengar begitu,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
Ditanya siapa kader PAN yang bakal jadi menteri, Bima Arya mengaku belum mengetahuinya, termasuk Kementerian apa yang diberikan. Sebab, saat ini pihaknya masih fokus membentuk pos-pos kementerian.
Namun, Bima Arya menegaskan, usulan nama-nama itu jadi kewenangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia yakin, siapa pun yang dipilih nantinya adalah kader terbaik partai.
“Kita percayakan sepenuhnya kepada ketum untuk usulan nama-nama dari PAN kepada presiden terpilih,” pungkasnya.

Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay justru malu-malu mengakui partainya mendapat jatah 4 kursi menteri. Menurutnya, keputusan resminya mutlak berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Sebelum Prabowo menyebut angkanya, maka semua isu yang beredar di luar tidak benar,” ungkap Saleh, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Meski begitu, Saleh menyebut, pernyataan Bima Arya merupakan doa yang harus diamini agar jadi kenyataan. Walaupun, menurutnya, kalau berdoa tidak perlu tanggung-tanggung. Misalnya, berharap jatah menteri buat PAN lebih dari 5.
“Anggapannya doa, saya yakin lebih dari 4 justru. Ya kan, namanya doa,” ucapnya.

Saleh juga optimis partainya akan diberi jatah lebih oleh Prabowo dalam kabinetnya. Mengingat PAN sudah tiga kali jadi partai politik pengusung Prabowo dalam Pilpres. Terhitung sejak 2014, 2019, dan 2024. Berpijak pada pengalaman ini, Saleh yakin Prabowo akan balas jasa.
“Kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini,” pungkasnya.

Sementara, Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra menjelaskan, di internal KIM sebenarnya belum ada pembahasan soal pembagian jatah menteri secara umum. Namun, komunikasinya sudah dibangun Prabowo dengan para ketua umum partai politik. Dalam hal ini, pembicaraannya dibahas antara Prabowo dengan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Sementara nama-nama dan pos-posnya belum bisa disampaikan ke publik. Bagaimanapun, ini ranah dan hak prerogatif Pak Presiden terpilih,” ujar Herzaky kepada Redaksi, Selasa (21/5/2024).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat ini menambahkan, pihaknya bersyukur telah dipercaya Prabowo menjadi bagian penting dalam pemerintahan ke depan dan diminta untuk ikut mengawalnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. “Di antaranya dengan memberikan kader-kader terbaik Demokrat untuk membantu beliau di Pemerintahan," tandasnya.
Sedangkan, Ketua DPP Golkar, Dave Laksono menyebut, terlalu dini bicara urusan jatah Menteri. Apalagi, masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum selesai.
Anggota Komisi I DPR ini menekankan, lebih baik fokus bekerja sampai Presiden Jokowi purna tugas pada Oktober mendatang. "Sing sabar. Masih lama. Pemerintahan hari ini masih ada 5 bulan-an lagi, sabar yah. Jangan tergesa-gesa," katanya, saat dikontak Redaksi, Selasa (21/5/2024).
Bagaiman tanggapan pengamat? Pengamat Politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno berpandangan, Partai Gerindra sudah bisa dipastikan bakal jadi partai yang punya jatah paling banyak dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, Prabowo selaku ketua umumnya menjadi pemenang Pilpres.

“Bahkan Gerindra bisa minta jatah berapapun menteri selama masih masuk akal. Golkar sangat layak dapat jatah menteri terbanyak kedua setelah Gerindra karena perolehan Pilegnya signifikan. Lalu, PAN dan Demokrat mungkin jatah menterinya bisa sama,” kata Adi, Selasa (21/5/2024).
Ditanya bagaimana jatah menteri dari kalangan profesional, Adi menyebut, saat ini sudah tidak relevan mendikotomikan menteri dari partai dan profesional. Menurutnya, sekarang sudah banyak tokoh politik dalam negeri yang berkualitas untuk duduk menjadi Menteri atau pimpinan Lembaga. Sekalipun ada yang dari luar partai, belum tentu juga yang bersangkutan independen.
"Menteri dari partai juga kerjanya bagus. Menteri dari profesional pun terafiliasi atau mendapat backup politik dari partai," pungkasnya.