Tanggapi Penyataan Megawati

JAKARTA - Partai Golkar memastikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran adem ayem. Setelah menang Pilpres 2024, tak ada rebutan kursi dan jabatan antarpartai koalisi.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang mengaku mendengar ada rebu­tan jabatan menteri di koalisi Pemerintahan mendatang.

Sejauh ini, Dave tak mendengarada rebutan jabatan men­teri. Partai-partai di koalisi Prabowo-Gibran saat ini masih solid.

"Saya nggak tahu soal rebu­tan. Yang pasti masih adem ayem, guyub dan rukun kok," kata Dave dalam keterangan­nya kepada wartawan, Minggu (26/5/2024)

Partai Golkar saat ini fokus membantu menyelesaikan target kerja di Pemerintahan Presiden Jokowi. Dia yakin, porsi dan no­menklatur kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran akan disampai­kan pada waktu yang tepat.

"Apalagi, Pemerintahan Presiden Jokowi masih ada 5 bulananlagi. Kan masih diisi sejumlah kader PDI Perjuangan. Jadi, mari kita fokus yang ada di depan muka sebelum mem­bahas yang masih nanti-nanti," katanya.

Serupa, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga membantah tudingan tersebut. PSI menilai, wajar setiap partai akan merekomendasikan kader terbaiknya untuk duduk di Pemerintahan. Tetapi keputusan pemilihan menteri ada di tangan Prabowo sebagai Presiden terpilih 2024-2029.

"Tidak ada rebutan menteri di Koalisi Indonesia Maju. Apalagi PSI, tidak pernah terpikir untuk rebutan jabatan," tegas Ketua DPP PSI Sigit Widodo.

Pernyataan Megawati mengenai rebutan kursi menteri disampaikan pada pembukaan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika poli­tik, begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi. Bahkan jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, sekarang sudah mulai pada rebutan deh," tutur Megawati.

Megawati bercerita, saat menjadi Presiden. Sewaktu menghadapi krisis dari segala bidang, dia justru lebih memilih merampingkan jumlah menteri di kabi­net.