Rapat Di DPR, Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran

JAKARTA - Seharian kemarin, Gedung DPR kedatangan banyak menteri. Para menteri tersebut datang untuk membahas anggaran bersama DPR. Meskipun jabatannya tinggal beberapa bulan lagi, di rapat yang digelar maraton itu, para menteri rame-rame minta tambah anggaran.

Dimulai dari tiga Menteri Koordinator (Menko) yang datang, yakni Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tak bisa hadir.

Rapat yang membahas anggaran dalam RAPBN 2025 itu, digelar di ruang Banggar, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024). Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, didampingi Muhidin M Said dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Dalam rapat tersebut, Luhut meminta tambahan anggaran Rp 213,31 miliar. Alasannya, untuk melanjutkan program yang tengah berjalan dan pendukung program Asta Cita.

Menurutnya, penting untuk melanjutkan program lima tahun ke depan. Pertimbangan lainnya adalah, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan jangka pendek dan panjang.

Selain Luhut, Menko Muhadjir juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 26,25 miliar. Rinciannya, Rp 16,25 miliar untuk program pengurangan kemiskinan, dan inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional dalam RKP 2025 Rp 10 miliar.

Begitu juga dengan Menko Hadi Tjahjanto. Eks Panglima TNI itu meminta tambahan Rp 168,6 miliar menjadi Rp 445,95 miliar. Alasannya, untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Besar harapan kami agar pimpinan dan anggota Banggar dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami pada 2025,” pinta Hadi.

Di ruangan berbeda, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga usul anggaran kementeriannya ditambah Rp 1,2 triliun untuk mengakomodir sejumlah program. Arifin menjelaskan, usulan rencana kerja Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 9,38 triliun.

Namun, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menkeu Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2023 tanggal 5 April 2024 pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,91 triliun.

Anggaran ini bersumber dari dana rupiah murni (RM) Rp 3,13 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penghasil Rp 282,01 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 493,59 miliar.

SBPI tahun anggaran 2025 tersebut belum termasuk PNBP Royalti Minerba sebagaimana Surat Menkeu Nomor S-168/MK.02/2024 dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebagaimana Surat Menkeu Nomor S-238/MK.02/2024. Adapun PNBP Royalti Minerba Rp 1.196,00 miliar atau Rp 1,196 triliun untuk didistribusikan ke 6 unit eselon I Kementerian ESDM dan PNBP PHT sebesar Rp 4.279,50 miliar atau Rp 4,279 triliun digunakan untuk pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangke (Dusem).

Rencana kerja tahun 2025 mempertimbangkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib seperti gaji, operasional kantor, PNBP dan BLU untuk unit, dan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dan kegiatan agenda pembangunan,” kata Arifin di Komisi VII DPR Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Ia merinci, sebanyak 55,3 persen atau Rp 5,19 triliun dari usulan rencana kerja 2025 sebesar Rp 9,39 triliun dialokasikan untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam. Antara lain, untuk penyelesaian pipa Cisem tahap II Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur dan Dusem, BPBL, PLTS Penunjang, PLTS, PLTMH, dan PLTM, Mitigasi Bencana Geologi dan Pos Pengamat Gunung Api.

Pagu indikatif 2025 ini masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas untuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga 100 ribu SR, konkit petani 10 ribu paket dan konkit nelayan 15 ribu paket yang telah dibahas dalam trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

“Kami mohon dukungan dari Komisi VII dituangkan dalam risalah rapat hari ini dengan usulan tambahan anggaran bersumber dana rupiah murni sebesar Rp 1,2 triliun. Ini belum termasuk PJUTS dan juga belum masuk listrik desa,” pintanya.

Masih di Senayan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melakukan hal yang sama. Dia mengaku, kementeriannya hanya mendapat Rp 24 triliun oleh Kemenkeu dan Bappenas. Kata dia, dana tersebut masih kurang.

BKS--sapaan akrabnya--mengaku telah bersurat kepada Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menambah anggaran. Alasannya, untuk mengoptimalkan berbagai program.

“Komposisi belanja pegawai, barang, dan modal cenderung menurun. Terutama apabila belanja modal itu turun maka produktivitas dari program-program yang ada itu akan terganggu,” ungkap BKS saat rapat dengan Komisi V DPR.

Berdasarkan sumber dana, sebanyak 50 persen atau Rp 12,46 triliun pagu indikatif Kemenhub pada 2025 berasal dari rupiah murni. Sisanya, adalah PNBP Rp 4,36 triliun, BLU Rp 1,97 triliun, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 4,04 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,91 triliun.

BKS menghitung, terjadi penurunan SBSN yang sangat drastis pada tahun 2025. Sementara secara keseluruhan, total pagu indikatif Kemenhub turun 35 persen dari anggaran 2024 yakni dari Rp 42,59 triliun (2023) menjadi Rp 24 triliun.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga meminta tambahan anggaran Rp 17,5 triliun saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (4/6/2024). Jumlah tersebut akan digunakan untuk menjalankan sejumlah hal. Di antaranya, penambahan alokasi untuk 1.250.000 keluarga yang mendapatkan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah dalam upaya menurunkan angka stunting, peningkatan layanan haji dalam negeri, dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.

Menurutnya, tambahan anggaran dibutuhkan untuk bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan umum di lingkungan Kemenag, pemberian beasiswa bagi mahasiswa, dan penyediaan sarana serta prasarana pendidikan di lingkungan Kemenag di kawasan IKN.

Hal senada juga disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyebut, kementeriannya butuh penambahan anggaran untuk mewujudkan target sertifikasi 120 juta lahan tahun ini melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Selalu tantangannya adalah kemampuan keuangan. Nah kita sudah bermohon dan secara resmi saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, kami membutuhkan dukungan tambahan anggaran,” kata AHY di Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2024).