Dolar Dan Harga Minyak Dunia Naik, Ini 4 Jurus Pertamina Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia semakin membengkak. Pemerintah tengah mengkalkulasi agar bisa mengatur penyaluran BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran.

Selama setahun lebih, Pemerintah juga tengah menggodok revisi aturan terkait konsumen yang ber­hak menikmati BBM bersubsidi, khususnya BBM Pertalite.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penye­diaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, jika BBM subsidi tak diatur lebih lanjut, maka sub­sidi akan semakin membengkak.

Sementara, daya beli masyarakat tengah lesu. Ditambah semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya harga minyak mentah.

Kondisi ini pun yang menjadi alasan Pemerintah mengeluar­kan kebijakan untuk menahan harga BBM, termasuk non-subsidi sejak awal 2024.

“Kalau dilihat dengan pelema­han dolar dan harga minyak mentah dunia naik, sebenarnya subsidi sangat besar,” terang Erick saat rapat dengan DPR di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Erick, jika subsidi hanya terfokus pada BBM, maka alokasi untuk sektor lainnya akan tertinggal. Seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

“Jangan sampai bangun infra­struktur tapi manusia Indonesia ti­dak dibangun. Akhirnya ke depan, justru tertinggal dengan bangsa-bangsa lain,” warning-nya.

Sementara revisi aturan terkait konsumen yang berhak menik­mati BBM bersubsidi, khususnya BBM Pertalite, juga masih berja­lan hampir setahun lebih. “Proses masih berlangsung, kita tunggu saja (aturan final),” ucapnya.

Mantan Bos Klub Inter Milan ini pun tidak bisa memastikan kapan rencana pembatasan BBM Pertalite ini akan diberlakukan.

Terpisah, Vice President Cor­porate Communication PT Per­tamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso memastikan Pertami­na akan melaksanakan arahan Pemerintah terkait penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

“Pertamina akan melaksanakan arahan Pemerintah dan upaya-upaya yang sudah dan terus di­lakukan Pertamina untuk subsidi tepat,” jelas Fadjar dalam keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Menurut Fadjar, Pertamina sudah menjalankan beberapa langkah supaya penyaluran BBM tepat sasaran.

Pertama, Pertamina menggu­nakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara real-time.

Teknologi tersebut digunakan untuk memastikan kon­sumen yang membeli adalah ma­syarakat yang berhak,” katanya.

Pertamina juga mengembang­kan alert system, yang dapat mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari com­mand center Pertamina.

Dengan alert system, data transaksi tidak wajar, seperti pengi­sian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM Public Service Ob­ligation (PSO) kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol), akan termonitor langsung oleh Pertamina.

“Sejak implementasi excep­tion signal ini pada1 Agustus 2022 hingga triwulan I-2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 281 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp 4,4 triliun,” ungkapnya.

Langkah kedua, sambung Fadjar, Pertamina melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina, yang jumlahnya mencapai lebih dari 8 ribu SPBU. Termasuk yang berada di daerah Tertinggal, Ter­depan, dan Terluar (3T).

Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional.

“Makin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi,” tuturnya.

Langkah ketiga, dengan me­ningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Lang­kah keempat, Pertamina juga mendorong masyarakat ikut Program Subsidi Tepat secara daring (dalam jaringan).

“Hal ini untuk mengidentifi­kasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengu­sulkan Pemerintah menaik­kan harga BBM subsidi secara berkala agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Sebab, penambahan kuota Pertalite tidak hanya membuat belanja subsidi energi membengkak.

“Tapi juga kompensasi yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Pertamina atas BBM subsidi tersebut,” kata Komaidi kepada Redaksi, Senin (15/7/2024).

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengapresiasi upaya Pertamina menggunakan aplikasi digital, MyPertamina, yang menjadi jalan untuk menyeleksi siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi.

“Implementasi penggunaan aplikasi tersebut harus disiap­kan dan dieksekusi dengan baik,” ucap Josua kepada Redaksi, Senin (15/7/2024).

Karena, tambah Josua, aplika­si dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen.

“Tidak seperti sistem kuota, yang cenderung membuat ma­syarakat mampu yang dapat membeli Pertalite lebih banyak, karena mereka punya daya beli lebih besar,” katanya.