Tak Efektif, Sistem Zonasi PPDB Bisa Diganti

JAKARTA - Senayan menyesalkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini masih memicu kekisruhan di masyarakat. PPDB dengan sistem zonasi ini kudu dievaluasi agar masalah tidak terus berulang setiap tahunnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, sistem penerimaan siswa sekolah masih saja bermasalah.

“Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali. Diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah,” sesalnya, kemarin.

Fikri menegaskan, seharusnya sistem PPDB ini bisa mencip­takan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan. Bu­kan sebaliknya, malah menjadi biang kerok kisruh pendidikan setiap tahunnya.

Dia menemukan dua penye­bab utama sistem PPDB zo­nasi ini bermasalah. Pertama, sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang belum merata. Kedua, fasilitas dan sarana prasarana sekolah.

“Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah,” ungkap politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, lanjut dia, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan prasarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya.

Dia menambahkan, 7 tahun terakhir ini pelaksanaan PPDB sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem PPDB yang sekarang gagal menghadirkan keadilan dan pemetaaan bagi pendidikan.

Sayangnya, kebijakan yang diambil justru tidak menyelesaikan masalah pendidikan.

“Kalau nggak efektif ya diubah (sistemnya). Berarti kita tidak mampu meniadakan sekolah favorit,” pungkasnya.

Sementara, anggota Komisi X DPR Lisda Hendrajoni menilai, persoalan sistem PPDB ini lanta­ran masih terdapat ketimpangan antara sekolah favorit dan yang bukan. Akhirnya, tak sedikit orang tua yang berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke sekolah favorit.

“Ini yang harus menjadi per­hatian bersama agar dunia pen­didikan ini bisa didorong untuk bisa menambah jumlah sekolah dengan sarana dan prasarana yang merata dan memadai,” ujarnya.

Masalahnya, lanjut dia, negara belum sepenuhnya hadir untuk menuntaskan persoalan pendidikan ini. Padahal peran negara sangat penting untuk mampu membangun sekolah yang memadai, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik.

Pemerintah harus meletak­kan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan investasi masa depan bangsa ini.

Lisda menuturkan, saat ini yang terjadi, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin berkurang jumlah sekolahnya. Ini bisa dilihat dari jumlah SD yang lebih banyak daripada SMP. Begitu juga, jumlah SMP lebih banyak daripada SMA.

Akhirnya, banyak anak-anak yang akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jen­jang yang lebih tinggi.

“Pemerintah harusnya hadir dalam upaya mencerdaskan se­luruh anak bangsa yang meru­pakan amanat UUD 1945,” pungkasnya.