Pilgub Jakarta 2024, Banteng Belum Tentukan Arah Koalisi

JAKARTA - PDIP berusaha keras agar Pilgub Jakarta tidak melawan kotak kosong karena hanya diikuti satu paslon. Namun, sayangnya partai berlambang kepala banteng ini, nggak punya teman untuk membangun koalisi di Ibu Kota.

Saat ini, baru ada dua nama calon Gubernur Jakarta; Ridwan Kamil (RK) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Anies Baswedan yang diusung PKS, NasDem dan PKB. Belakangan, tersiar kabar, PKS, NasDem dan PKB akan gabung ke KIM membentuk KIM plus mengusung RK.

NasDem dan PKB sudah memberikan kode tertarik gabung KIM plus karena nggak setuju dengan PKS yang maksa Sohibul Iman jadi pendamping Anies. Jika KIM plus terbentuk dan Anies gagal kantongi tiket nyagub, maka RK bakal bertarung melawan kotak kosong.

Melihat gelagat tersebut, PDIP pun berusaha agar Pilgub Jakarta tidak hanya diikuti jagoan KIM dan akhirnya hanya melawan kotak kosong. Partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri tersebut, mulai mendekati Anies dan partai pendukungnya untuk berkoalisi. Namun, upaya Banteng ini belum berhasil.

Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, dalam membangun mitra koalisi di Pilgub tidak melulu ditentukan oleh kerja sama yang dibangun dalam Pilpres. Ia pun menegaskan, PDIP terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain dalam menentukan calon untuk diusung bersama-sama.

"Seperti di Jakarta misalnya yang menjadi gravitasi politik nasional. Itu terjadi sebuah pola last minutes manajemen dalam melakukan peta kerjasama politik untuk menghadapi Pilgub," ujarnya, kepada Redaksi, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, nama-nama yang saat ini muncul dalam bursa calon gubernur biasanya makin kuat jelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibuka pada 27 Agustus mendatang. Sebab, pola serupa juga pernah terjadi di Pilgub 2017 silam. Sehingga, kandidat yang nantinya muncul bisa saja mengejutkan publik. 

Ia optimis di provinsi sekelas Jakarta tidak ada Cagub yang melawan kotak kosong. Sebab, mekanisme Pemilu di Indonesia yang menganut sistem demokratis, semua partai politik harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih opsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Oleh karena itu, kata dia, PDIP akan tetap bersemangat untuk bisa mengantisipasi kotak kosong dengan membangun mitra kerja sama politik yang sepandang, sepaham, dan sepemikiran baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. "Jadi tenang saja, kita tunggu tanggal mainnya," tuntasnya.

Senada, Juru bicara PKS, Pipin Sopian mengatakan, perhelatan Pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon membuat hak pilih masyarakat terbelenggu karena keterbatasan dalam memilih kandidat. Karena itu, Pipin menegaskan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan partai politik lainnya, baik itu yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, maupun partai di KIM.

Komunikasi dengan PKB, NasDem dan PDIP sudah dibangun agar duet Anies-Sohibul Iman bisa berlayar," ujarnya, Kamis (8/8/2024).

Terpisah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai skenario calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024 sulit terjadi. Apalagi dinamika politik masih cair selama belum ada pasangan yang didaftarkan ke KPU. 

"Kan belum terjadi semua. Kita lihat ke depannya akan seperti apa, dan ada beberapa calon independen yang mendaftar juga. Jadi, saya rasa kotak kosong di Jakarta itu akan sangat susah," katanya, di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Putra bungsu Presiden Jokowi ini meminta publik lebih sabar dan menunggu hingga batas waktu pendaftaran kepala daerah berakhir. Termasuk menanti partai apa saja yang bakal mengusung Anies dan RK. "Kita lihat nanti pendaftaran di tanggal 27 Agustus," tutupnya.

Di sisi lain, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, saat ini gejala memborong partai untuk membentuk satu poros besar agar dapat melawan kotak kosong di ajang Pilkada lebih besar dibanding periode sebelumnya.

"Kelihatannya partai politik saat ini lebih memilih membayar partai dan melawan kotak kosong agar lebih mudah menang, daripada menghabiskan uang untuk mengkampanyekan jagoannya," katanya, Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, PDIP yang keluar sebagai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 berada dalam posisi tidak menguntungkan. Setelah memilih berseberangan dengan Pemerintah, PDIP justru kesulitan membangun mitra koalisi di ajang Pilkada. Apalagi di banyak daerah PDIP tidak bisa mengusung dan mendorong kadernya sendirian. Sedangkan di saat yang sama, partai-partai lain sudah dikuasai dan diborong KIM. 

“Jadi kita lihat saja nanti ketika pendaftaran di KPU apakah ada calon tunggal yang banyak bermunculan," ujarnya.