DPRD Setuju Anggaran Perubahan APBD DKI Senilai Rp 85,47 Triliun

JAKARTA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 bakal fokus menangani banjir, kemacetan, sampah, bantuan sosial dan penanganan stunting.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mene­gaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomit­men menangani banjir sesuai kebijakan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Heru menjelaskan, beberapa program prioritas akan dike­but tahun ini, antara lain pem­bangunan atau merevitalisasi 16 Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) secara berta­hap. Hal itu sebagai upaya pe­nanganan banjir di Jakarta sesuai kebijakan yang telah disusun dalam RPD tahun 2023-2026.

“Selain itu, melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir,” kata Heru saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Pemprov, lanjut Heru, juga akan melakukan koordinasi inten­sif dengan Pemerintah Pusat serta sinkronisasi program-program. Di antaranya, sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selanjutnya, menambah daya tampungan air dan tangkapan limpasan air sungai dan bersin­ergi dengan Pemerintah Daerah penyangga dalam upaya penang­gulangan banjir di Jakarta, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menangani kemacetan, Pemprov menerapkan push and pull strategy.

Push strategy merupakan ke­bijakan yang mendorong pem­batasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih kepada ang­kutan umum. Seperti penerapan kebijakan ganjil genap, penerap­an pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intermediate Traffic System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan in­sentif dan disinsentif tarif parkir.

Sedangkan, pull strategy me­rupakan kebijakan memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi (MRT, LRT, BRT), peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi transportasi, peningkatan kes­elamatan transportasi, dan pe­ningkatan integrasi transportasi.

Terkait penanganan sampah, Heru menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan sistem pe­ngolahan sampah agar lebih ra­mah lingkungan, minim dampak sosial dan ekonomis.

“Dengan mengadopsi teknolo­gi yang lebih canggih dan berkelanjutan, Jakarta dapat memperkuat posisinya sebagai kota global yang mendukung investasi, kreativitas dan ling­kungan melalui sinergi dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Dalam penanganan stunting, Heru mengatakan, Pemprov terus berupaya memberikan penanganan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Intervensi spesifik dilakukan melalui edukasi dan pemantauan tumbuh kembang, pemberian asupan gizi tambahan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) kepada balita, kelompok ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri.

Lalu, intervensi sensitif dilak­sanakan melalui program sani­tasi yang baik berupa program desa/kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), program perbaikan lingkungan tempat tinggal, dan program penyediaan air bersih.

Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut melalui pem­bangunan dan/atau peningkatan kelas pada fasilitas kesehatan yang dilaksanakan melalui Ren­cana Jangka Panjang.

Rencana tersebut, antara lain proses perencanaan pembangun­an RSUD Cakung, proses peren­canaan peningkatan kelas RSUD Pasar Minggu menjadi Tipe A khusus Kanker, dan proses perencanaan peningkatan kelas RSUD menjadi RSUD Tipe B.

Wakil Ketua DPRD DKI Ja­karta Misan Samsuri mendorong Pemprov merealisasikan seluruh program prioritas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Ada beberapa yang mungkin mendesak, yang selama ini ter­tunda harus segera diselesaikan,” kata Misan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dengan begitu, total rancan­gan perubahan APBD sebesar Rp 85,47 triliun bisa terserap maksimal di akhir tahun. Mas­yarakat dapat menikmati man­faat dari pelaksanaan program-program yang telah dirancang.

“Dari anggaran yang naik ini bisa dialokasikan ke skala-skala prioritas untuk Pemerintah DKI Jakarta yang kegiatan-keg­iatannya bersinggungan dengan masyarakat,” harap Misan.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan tentang Perubahan APBD 2024 senilai Rp 85,47 triliun. Pengesa­han dilakukan lewat Rapat Pari­purna di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu (7/8/2024).

Anggota Fraksi Gerindra Bas­tian Simanjuntak menyampai­kan, salah satu upaya penangan­an banjir yang harus diprioritas­kan, yakni normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi Sungai Ciliwung yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat telah terlaksana sepanjang 16 kilometer.

“Masih tersisa 17 kilometer lagi, harus dipastikan terlaksana secara tuntas dengan proporsi anggaran lebih optimal,” kata Bastian.

Hal serupa dilontarkan Sek­retaris Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan. Dia mendo­rong Pemprov terus membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae­rah penyangga dalam program penanganan banjir.

“Fraksi Partai Demokrat me­minta agar program penanganan banjir dapat direalisasikan sesuai RPD tahun 2023-2026,” kata Ali.

Untuk penanganan Kemac­etan, Fraksi Demokrat meminta Pemprov membuat berbagai reg­ulasi yang berorientasi pada kota layak huni dan Pengaturan Tata Ruang yang mengacu pada com­pact city (kota yang terintegrasi). Setiap sub daerah dikembangkan dengan basis meminimumkan kebutuhan transportasi.

“Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat melakukan sinkronisasi Rencana Induk Transportasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah penyangga Jakarta,” imbuhnya.

Fraksi Demokrat juga me­nyarankan Pemprov meminta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terinte­grasi dengan jaringan transpor­tasi massal di Jakarta.