Akhirnya 2.704 Guru Honorer Jakarta Direkrut Via Jalur Resmi

JAKARTA - Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar 2.704 guru honorer diangkat menjadi guru berstatus kontrak kerja individu (KKI) dikabulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kebijakan ini diyakini akan meningkatkan kualitas mengajar.

Usulan pengangkatan guru honorer menjadi KKI ini disuara­kan Jhonny Simanjuntak. Politisi PDI Perjuangan itu bilang, status KKI pantas didapatkan sebagai apresiasi bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi, mencerdaskan anak bangsa. Bah­kan, Jhonny meminta pengang­katan tersebut tanpa melalui tes.

“Rasionalisasinya begini, mereka sudah mengajar lima tahun atau 10 tahun, ngapain tes lagi,” kata Jhonny dalam rapat pembahasan Perubahan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Senin (19/8/2024).

Apalagi, lanjut Jhonny, guru honorer ini telah membantu mengisi kekosongan pengajar saat banyak guru memasuki masa pensiun, tetapi tidak segera diisi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

“Kecuali kalau kuotanya hanya 1.500 guru tapi yang daftar 5.000. Itu perlu tes. Supaya ada alat ukurnya,” ujarnya.

Kepastian pengangkatan guru honorer ini ditandai dengan kesepakatan Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Disdik.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan, 2.704 guru honorer akan diangkat menjadi KKI.

“Dari 4.127 orang kemarin, yang diributkan itu, 2.654 di an­taranya adalah guru. Lainnya itu Tendik (tenaga kependidikan). Ada juga 50 guru SLB, itu juga masih kekurangan,” kata Iman saat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024.

Namun, tegas Iman, khusus untuk pengangkatan guru SLB dibutuhkan seleksi ketat. Seper­ti, harus mengikuti beberapa tes.

“Untuk guru SLB memang butuh keahlian khusus. Kalau nggak (tes), nanti gimana cara bicaranya, cara melakukan gerak dan body language-nya, itu bu­tuh keahlian khusus,” ucap Iman.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi kesepatan tersebut. Menurut Rio, langkah ini tepat untuk kemajuan pendidikan.

Niat baik yang dijalankan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta perlu kita apresiasi bersama,” kata Rio.

Dia menyebut, pengangkatan ini memberikan kepastian kepada para guru honorer. Selain itu, ke­bijakan ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran di Jakarta.

“Karena beban jam pengajaran menjadi tidak terlalu menumpuk dan memastikan kebutuhan jam ajar setiap mata pelajaran terpenuhi sesuai Standard Operating Proce­dure (SOP). Hal ini menjadi salah satu tujuan untuk membangun fondasi sistem pendidikan yang lebih baik di Jakarta,” jelasnya.

Ketua PDI Perjuangan Jakarta Timur ini juga meminta proses pengangkatan ini dikawal ber­sama. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan agar tidak terjadi persoalan administratif yang dapat menghambat guru honorer mendapat status KKI.

“Dengan semangat mencip­takan pendidikan yang berkuali­tas, adaptif dan inovatif, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan anak-anak Jakarta, kami akan mempersiapkan regulasi kebijakan yang akomodatif, ter­sistematis dan terukur,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin menuturkan, dari 2.704 tenaga pendidik, sebanyak 2.654 guru adalah guru honorer dan 50 guru SLB.

“Seluruh guru honorer yang tahun kemarin belum diangkat, tahun ini akan kita angkat me­lalui KKI,” ucap Budi.

Sementara 1.423 tenaga kependidikan seperti petugas ke­bersihan, petugas keamanan, dan petugas administrasi akan dijadikan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tahun depan.

“Sebelum migrasi ke PJLP akan dianalisa terlebih dahulu oleh Biro Organisasi dan Re­formasi Birokrasi (ORB) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” tandasnya.