Pemerintah Masih Kucurin Dana Buat Lapindo

JAKARTA - Pemerintah masih mengucurkan dana untuk mengatasi semburan lumpur Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi sejak 2006. Untuk tahun 2025, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 270 miliar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun ditanya anggota DPR terkait anggaran ini.

Pertanyaan untuk Pak Bas, sapaan akrab Basuki, soal anggaran untuk Lapindo ini, dilontarkan Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP Sri Rahayu, saat Rapat Kerja DPR dengan Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Awalnya, dalam rapat itu, Pak Bas menjelaskan ada kebutuhan alokasi anggaran tambahan untuk Kementerian PUPR di 2025 sebesar Rp 61,31 triliun. Uang ini dipatok berdasarkan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran 2025 yang sebesar Rp 136,95 triliun. Sebelumnya, Kementerian PUPR baru mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 75 triliun.

Anggaran tambahan tersebut, kata Pak Bas, di antaranya dibutuhkan untuk Target Prioritas 2025 di Bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 26,53 triliun. Anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo masuk dalam alokasi ini. Dalam paparannya, Pak Bas menyampaikan, Direktorat Jenderal SDA PUPR yang membawahi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), butuh tambahan dana senilai Rp 270 miliar untuk pengaliran lumpur ke Kali Porong.

Sri Rahayu menaruh perhatian serius terhadap hal ini. Sebab, semburan lumpur Lapindo telah menjadi beban Pemerintah setiap tahun. “Saya mau minta penjelasan, lumpur Lapindo itu sampai kapan harus dianggarkan terus?” tanya Sri Rahayu.

Pada 2023, pemerintah juga mengucurkan dana untuk penanganan lumpur Lapindo sebesar Rp 270 miliar. Sedangkan untuk tahun ini, dana yang dikucurkan lebih besar yaitu, yaitu Rp 287 miliar,

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI ini mengingatkan, di 2024 saja, Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran penanganan lumpur Lapindo untuk meninggikan dinding tembok Kali Porong.

Apakah tidak ada (kebijakan) teknis sehingga tembok itu tidak terus menerus ditinggikan. Bisa-bisa jadi seperti bangunan yang kaya candi gitu dan itu berbahaya,” sindirnya.

Menurutnya, daripada untuk Lapindo, dana itu mending digunakan untuk program-program padat karya, maupun program yang dapat memberi dampak langsung kepada masyarakat. Seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan irigasi, Inpres Jalan, hingga program sanitasi. 

“Itu sangat bermanfaat. Masyarakat happy dan bahagia, dan itu kelihatan betul ketika saya kunjungi langsung masyarakat yang mendapat bantuan program tersebut,” terangnya.

Menjawab hal ini, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Maksal Saputra menjelaskan, sampai sekarang semburan lumpur Lapindo terus terjadi dengan volume sekitar 32 ribu meter kubik per hari. “Memang ada penurunan dari 2006 pada saat awal semburan itu 120 ribu meter kubik per hari,” ucapnya, saat dikontak Redaksi, Jumat (30/8/2024).

Akibat semburan lumpur tersebut, kata Maksal, banyak desa di Sidoarjo yang terendam. Jalur transportasi juga terancam putus. Di sekitar lokasi semburan terdapat 16 desa dan Jalan Tol Surabaya-Gempol, Jalan Raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi, serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

Maksal menerangkan, PPLS ditugaskan menjaga kemampuan tampungan ‘waduk lumpur’ agar luapan tidak meluas. Salah satunya mengeruk lumpur dan menimbunnya di waduk, serta meninggikan tanggul agar tidak menjadi bencana bagi masyarakat. Sebelumnya, tanggul sudah 4 kali jebol yaitu pada 2009, 2010, 2011, dan 2013.

“Jadi, biaya yang dikeluarkan Pemerintah intinya untuk menjaga keselamatan masyarakat di sekitar waduk dan menjaga infrastruktur strategis di sekitar wilayah,” terang Maksal.

Sampai kapan Pemerintah mengucurkan dana ratusan miliar untuk Lapindo? Maksal menyatakan, sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa memastikannya. Yang pasti, kata dia, Kementerian PUPR akan terus berupaya menjaga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. “Nah Pemerintah mungkin di situ perlu menganggarkan dana,” ujarnya. 

Selain itu, Maksal juga menyampaikan, pihaknya sedang merancang pengembangan kawasan di luar tanggul lumpur untuk keperluan pariwisata. Meski dalam jangka pendek pendapatannya tidak bisa menutup operasional perbaikan tanggul. “Paling tidak bisa menjalin kerja sama dengan Pemda dan kelompok masyarakat sekitar untuk mendongkrak ekonomi warga terdampak,” pungkasnya.