Hashim Nolak Jadi Menteri Di Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA - Hashim Djojohadikusumo mengaku sudah ditawari menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, adik kandung Prabowo ini menolak tawaran tersebut, dan memilih menjadi “tukang pos” saja.

Pernyataan Hashim tersebut terucap saat memberikan sambutan dalam acara APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia: Optimisme dan Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

"Saya mau sampaikan, supaya ada kejelasan, saya tidak akan jadi menteri. So, ada lowongan, satu kursi menteri, masih ada," katanya, disambut tawa para pengusaha.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu, mengaku dapat tawaran dari Prabowo untuk menjadi menteri, tapi permintaan itu dia tolak. Dia menganggap, lebih baik berada di luar pemerintahan. 

"Saya sudah sebut beberapa kali, jabatan saya itu sangat terhormat, tukang pos," seloroh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

"Saya tukang pos, mungkin paling tertinggi di Indonesia. Tugas saya adalah untuk korespondensi dan sebagainya, yang mungkin bisa macet di dalam birokrasi," tambah Hashim.

Nama Hashim sendiri sudah tidak asing di dunia politik dan bisnis. Ia merupakan pengusaha ulung yang juga anak ke-4 Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar. Hashim saat ini juga menduduki posisi sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menariknya, penegasan Hashim menolak jadi menteri tak berselang lama setelah beredarnya susunan kabinet Prabowo-Gibran. 

Apa tanggapan Partai Gerindra soal susunan menteri yang beredar? Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku tidak tahu kebenaran susunan menteri tersebut. "Saya tidak begitu paham apakah valid atau tidak. Karena itu hak prerogatif Pak Prabowo," tegasnya.

Namun, dia mengakui, Prabowo sudah melakukan perbincangan terbatas dengan Gibran dan sejumlah elite Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menentukan siapa saja yang akan masuk kabinet. Meski begitu, Muzani belum mengetahui figur-figur yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. 

"Siapa saja yang akan dipasang untuk menjadi menteri A, untuk posisi B, saya tidak mengikuti," kata Wakil Ketua MPR ini, Sabtu (31/8/2024).

Senada, dikatakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia tidak mau berandai-andai, apalagi berbicara mengenai nomenklatur kementerian yang dalam susunan itu, banyak menteri-menteri baru. "Karena soal kementerian itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto," tegas Wakil Ketua DPR ini.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari ikut mengomentari sikap Hashim yang menolak jabatan menteri. Menurutnya, berada di luar pemerintahan juga memiliki peran penting.

Di antaranya, kata dia, mendengarkan masukan dan saran dari luar yang mungkin bisa bermanfaat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini mungkin tidak bisa dilakukannya jika berada di dalam kabinet.

"Dia bisa masuk ke banyak kalangan, dan lebih luas dibandingkan dengan orang yang berada di luar pemerintahan," ulas Qodari, Sabtu (31/8/2024).

Soal susunan kabinet, ia menyebut tak lebih dari spekulasi dan promosi. Spekulasi yang dimaksud, bisa saja karena orang iseng. Terlebih di era media sosial yang begitu masif seperti saat ini.

"Tinggal kompilasi, gabung, kemudian ramai dan populer. Dia senang kalau kreativitasnya itu populer. Bisa dicek itu asalnya dari mana, dan siapa yang mengeluarkan draft itu pertama kali," ulasnya.

Menurutnya, tak pernah ada presiden terpilih sengaja membuat daftar kabinetnya, dan mengedarkannya ke publik. Apalagi, masih sekitar dua bulan menuju pelantikan. 

Dugaan Qodari, susunan kabinet Prabowo-Gibran belum final. "Kalaupun misalnya sudah 100 persen, tetap ada dinamika yang bisa membuat semua itu berubah saat terakhir," urainya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengingatkan, presiden memiliki hak prerogatif, meski telah berkompromi dengan ketua umum partai pengusungnya. Artinya, ketika ada susunan menteri yang berseliweran di media sosial menjadi hal yang wajar. 

"Menimbang semua pihak punya kepentingan untuk masuk, sekaligus mengamankan posisinya sebagai imbal politik memenangkan Prabowo-Gibran," pungkas Baskoro.