Dihantam Pandemi Dan Krisis, Alhamdulillah Ekonomi Tetap Tumbuh & Stabil

JAKARTA - Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan stabil meski dihantam badai pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi akibat ketegangan geopolitik internasional.

Melansir data pemerintah, ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh rata-rata 5 persen. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang ekonominya pulih lebih cepat pasca pandemi Covid-19. Di tengah krisis geopolitik global saat ini, ekonomi Indonesia juga masih kinclong.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya dirasakan di Pulau Jawa saja, tapi merata sampai ke daerah-daerah di Indonesia Timur. Seperti Papua dan Maluku, yang tumbuh di atas 6 persen. Lalu, Maluku Utara tumbuh hingga 20 persen.

Kesuksesan tersebut tak lepas dari kebijakan Pemerintahan Pre­siden Joko Widodo (Jokowi) yang fokus pada pembangunan Indonesia­-sentris. Yaitu pendeka­tan pembangunan yang dimulai dari desa, daerah terluar, hingga wilayah pinggiran, melalui pemba­ngunan infrastruktur yang merata.

Pemerintahan Jokowi tercatat telah membangun 366 ribu kilo­meter (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan ban­dara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Hasilnya, biaya logistik nasional berhasil ditekan dari 24 persen menjadi 14 persen pada 2023, dan daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 34 men­ jadi peringkat 27 pada 2024.

Pembangunan ekonomi juga didorong oleh reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi. Mulai dari mempermudah proses perizinan menjadi satu pintu, pemberian insentif sampai dengan disahkannya Undang­-Un­dang Cipta Kerja.

Untuk meningkatkan kesejah­teraan masyarakat, Pemerintah juga terus menjaga inflasi agar tetap terkendali dalam sasaran. Inflasi Indonesia dapat terkendali di kisaran 2­-3 persen saat banyak negara me­ngalami kenaikan yang luar biasa.

Ketua Umum Asosiasi Peng­usaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, sangat mengapresiasi kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, banyak reformasi­-reformasi struktural izin usaha maupun investasi di Indonesia yang dilaku­kan selama kepemimpinannya.

“Kami melihat keberhasilan Pemerintahan Pak Jokowi adalah pada penciptaan stabilitas makro ekonomi Indonesia. Ini dibuktikan ekonomi Indonesia yang bertahan di tengah pandemi,” ujarnya saat berbincang dengan Redaksi, Jumat (13/9/2024).

Bahkan hingga saat ini, kata dia, ekonomi Indonesia tergolong yang sangat stabil dengan proyeksi pertumbuhan kedua tertinggi di kawasan Asia. Meskipun ada ber­bagai tantangan eksternal yang terus mengancam.

Shinta juga sangat mengapresiasi kebijakan pembangunan infra­struktur Pemerintah yang memicu pertumbuhan ekonomi lebih me­rata dan inklusif di seluruh Indone­sia. Termasuk dengan peningkatan arus investasi ke luar Jawa.

Menurut dia, kebijakan keterbu­kaan ekonomi era Jokowi dengan membuka perjanjian perdagangan dengan negara­-negara mitra strate­gis berperan juga dalam mening­katkan perdagangan. “Yang terba­ru adalah Organisation for Econo­mic Co­-operation and Develop­ment (OECD),” ujarnya.

Shinta berharap, agar semua pimpinan Indonesia selanjutnya dapat memiliki political will se­kuat dan sekonsisten Jokowi dalam menciptakan reformasi­ reformasi struktural ekonomi yang masih dibutuhkan Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

Hal tersebut juga diamini oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Lo­gistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi. Menurut dia, Pemerintahan Jokowi sangat responsif terhadap berbagai keluhan dunia usaha dan diimple­mentasikan dalam sebuah kebijakan.

Menurut Yukki, perizinan yang bertele­-tele dan birokrasi panjang yang membuat ketidakpastian bagi dunia usaha direspon dengan lahirnya Undang-­Undang Cipta Kerja. Selain itu, kebijakan Peme­rintah yang mewajibkan peng­gunaan produk dalam negeri me­lalui e­-katalog sangat menghidup­kan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri nasional.

“Banyak kebijakan pak Jokowi yang pro bisnis dan pro dunia usaha yang sangat dapat mendorong produktivitas berbagai sektor usaha,” ujarnya kepada Redaksi, Jumat (13/6/2024).

Menurut Yukki, kebijakan hi­lirisasi juga menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi berhasil meningkatkan pendapatan devisa negara dan membuka lapa­ngan kerja baru. Peningkatan kua­ litas Sumber Daya Manusia (SDM) juga ikut meningkatkan ekonomi.

“Karena itu, pertumbuhan eko­nomi Indonesia 5 persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia 3,4 persen,” kata Yukki.

Dengan Pemerintah bisa men­jaga pertumbuhan ekonomi, lanjut Yukki, jumlah pengangguran pun berkurang. Tercatat jumlah pengangguran turun menjadi 4,8 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mem­bawa dampak positif bagi ma­syarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

“Tingkat kemiskinan turun men­jadi 9,03 persen di 2024 dan angka kemiskinan ekstrem juga turun menjadi 0,83 persen,” tukasnya.

Tidak hanya dirasakan peng­ usaha saja, pertumbuhan ekonomi juga dinikmati masyarakat bawah.

Mulyadi, Pemilik Warteg Seder­ hana di Bekasi, mengamini dampak pertumbuhan ekonomi yang stabil kepada bisnisnya. Dengan ekonomi yang stabil, pendapatan rakyat ikut naik. Alhasil, jumlah pembeli di wartegnya juga meningkat.

“Ditambah, Pemerintah sangat serius mengendalikan harga, se­hingga bisnis wartegnya bisa terus bertahan,” ujarnya.

Nadia, seorang pedagang pakai­an di Pasar Tanah Abang, Jakarta, mengungkapkan rasa syukurnya atas pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan ekonomi yang terus tumbuh, pendapatannya ikut meningkat. “Banyak pelanggan yang datang dan belanja lebih ba­nyak. Ini membuat penjualan ikut meningkat dan bisa membantu pegawainya,” ujarnya.

Dalam pembukaan rapat kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Ti­mur, Jumat (13/9/2024), Presiden Jokowi meminta, para menterinya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, Menko Perekono­mian, Airlangga Hartarto optimis­tis, pertumbuhan ekonomi Indo­nesia akan tetap terjaga di angka 5 persen hingga akhir tahun. Caranya adalah dengan mendorong belanja kementerian dan lembaga, serta membuat kebijakan yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah.