DPR Akan Ompong, Kalau Semua Partai Masuk Pemerintahan

JAKARTA - DPR dikhawatirkan akan ompong jika semua partai penghuni Senayan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Kekhawatiran ini muncul setelah ada isu PDIP tidak akan jadi oposisi.

Isu kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan berhembus, sejak pekan lalu. Isu ini muncul seiring dengan rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ini, PDIP satu-satunya parpol parlemen, dari delapan parpol, yang masih di luar barisan koalisi Prabowo. Tujuh parpol lainnya sudah merapat. Rinciannya: empat parpol (Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat) yang merupakan barisan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan tiga parpol (NasDem, PKB, PKS) masuk koalisi setelah Prabowo dinyatakan terpilih menjadi Presiden.

Isu Banteng akan bergabung ke pemerintah Prabowo menguat setelah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyatakan bahwa peluang itu terbuka. Putri bungsu Megawati ini mengatakan, saat ini antara PDIP dan Gerindra mulai intens menjalin komunikasi.

“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja (PDIP masuk koalisi Prabowo),” ujar Puan, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Pihak Gerindra pun membuka pintu lebar-lebar jika PDIP mau gabung dengan pemerintah. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan, Gerindra menaruh harapan besar kepada semua partai politik untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Tujuannya, untuk menciptakan suasana politik kondusif dan tenang.

“Supaya pemerintahannya lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi lebih baik, ada pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis dan lebih yakin menatap masa depan,” ucapnya, Selasa (17/9/2024).

Para parpol anggota koalisi Prabowo pun tak keberatan PDIP ikut bergabung. Soal posisi DPR, Plh Presiden PKS, Ahmad Heryawan (Aher), yakin tetap melakukan check and balance. Dia bercerita, PKS pernah melakukan hal itu pada era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski saat itu masuk koalisi, PKS tetap kritis pada SBY.

“Sebetulnya, tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR,” ucap Aher, saat penutupan Rakernas PKS, di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Namun, pernyataan Aher ini tak membuat pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yakin. Kata Ujang, jika PDIP masuk pemerintahan, secara formal, di DPR tidak ada oposisi lagi. Semua parpol akan mengikuti apa saja keinginan pemerintah.

Kalau situasi begini, DPR otomatis jadi ompong. Karenanya semuanya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran,” ucapnya, khawatir.

Jika hal ini yang terjadi, akan timbul oposisi jalanan. Yang menjadi oposisinya adalah akademi, pengamat, dan mahasiswa.

“Oposisinya adalah non parlemen. Oposisi tidak dilakukan partai politik, tapi oleh publik," ucapnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan hal serupa. Menurut dia, jika PDIP bergabung dengan Prabowo, Pemerintahan berjalan tanpa oposisi. Ini alarm bahaya. DPR tak bisa lagi melaksanakan fungsinya sebagai check and balance atas kebijakan Pemerintah.

"DPR seharusnya berfungsi memberikan perimbangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Jika semua parpol sepakat tanpa adanya perbedaan pandangan, nasib keseimbangan kekuasaan di negara kita dalam lima tahun ke depan akan terancam," kata Adi

Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro juga waswas dengan hal ini. Dia pun mengajak masyarakat sipil untuk merapatkan barisan, jaga-jaga jika pemerintahan berjalan tanpa penyeimbang.

"Kalau semua partai merapat, maka masyarakat sipil lah yang harus memperkuat diri untuk melakukan check and balance, mengawal pemerintahan agar tetap berjalan sesuai koridor," ucapnya.

Mendengar hal ini, Jubir PDIP Chico Hakim angkat bicara. Dia menegaskan, keputusan PDIP bergabung dengan Prabowo atau tidak merupakan wewenang dari Megawati.

"Jadi, saat ini kami belum dapat memastikan apa yang dipikirkan Ibu Megawati. Kita tunggu saja hasil dari pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo," ujar Chico, Senin (23/9/2024).