PDIP-Gerindra Makin Lengket

JAKARTA - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, hubungan Gerindra dan PDIP makin lengket saja. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku sudah berkali-kali ketemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Sebelum dilantik, Prabowo berniat menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan dijadwalkan setelah Mega pulang dari Rusia dan Uzbekistan.

Puan memastikan kembali soal pertemuan tersebut. Puan mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Prabowo. Bukan satu atau dua kali, tapi sering.

"Ya, selalu ada komunikasi. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo. Selalu berkomunikasi, dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi," aku Puan, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Lalu kapan pertemuan Mega-Prabowo digelar? Puan memastikan, tak lama lagi.

"Dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya,” ucap Ketua DPR ini, tanpa membocorkan tanggal rencana pertemuan.

Rencana pertemuan Mega-Prabowo memunculkan spekulasi, kalau PDIP akan merapat dalam koalisi pemerintah. Sampai saat ini, PDIP merupakan satu-satunya parpol yang belum menentukan sikap. Apakah bergabung dengan pemerintah, atau memilih oposisi.

Ditanya mengenai spekulasi ini, Puan menjawab diplomatis. Kata putri bungsu Megawati ini, kemungkinan itu terbuka. “Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin,” ucapnya.

Rencana pertemuan Mega-Prabowo awalnya diungkap Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Muzani memastikan, Prabowo akan menemui Mega sebelum pelantikan. Hanya saja, Muzani enggan membeberkan secara lebih pasti waktu pertemuan tersebut.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, Prabowo dan Mega saling menyampaikan salam. "Insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan," katanya, menegaskan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai rencana pertemuan Prabowo-Mega sebagai hal yang baik. Pertemuan itu akan memengaruhi situasi politik Indonesia. Karena mempertemukan pemenang Pilpres 2024 dan partai pemenang Pileg 2024.

"Pertemuan tersebut bisa diartikan sebagai pertanda berakhirnya perseteruan antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terjadi selama Pilpres 2024," kata Hensat, sapaannya, Selasa malam (24/9/2024).

Bahkan, kata dia, dalam pertemuan tersebut, bisa saja ada kesepakatan PDIP dan Gerindra menjalin kolaborasi. Meski, PDIP belum tentu mau masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic and Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho melihat, rencana pertemuan Mega-Prabowo bukan gimmick politik. Pertemuan yang sudah dilakukan Puan dengan Prabowo merupakan bentuk penjajakan serius untuk potensi kerja sama politik.

Dimas mengatakan, jika terwujud, pertemuan Mega-Prabowo bukan saja untuk semata kepentingan pemerintahan mendatang, tapi juga kemaslahatan dan kepentingan nasional secara luas. Tujuannya, proyeksi stabilitas negara, keberlanjutan, dan efektivitas pemerintahan.

Jika kerja sama ini terwujud, tentu akan sangat membantu jalannya agenda-agenda pemerintahan Prabowo sekaligus menjadi dukungan yang kokoh dari lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif. "Merujuk pada tujuan ini, maka peluang PDIP untuk masuk pemerintahan Prabowo menjadi relevan dan sangat masuk akal," kata Dimas, Selasa malam (24/9/2024).

Dimas menambahkan, jika PDIP bergabung dalam pemerintahan Prabowo, kondisi politik nasional akan lebih kondusif dan prospektif bagi Prabowo. Prabowo dapat menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala pemerintahan, khususnya dalam mengelola dinamika politik nasional sekaligus memainkan peran-peran Indonesia di kancah global, dengan baik.

"Soal prospek demokrasi dan oposisi, jikapun PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, menurut saya tidak akan mengurangi dinamika politik, kritisisme publik dan mereduksi demokrasi," ujarnya.

Ia memprediksi, DPR akan tetap dinamis secara aspiratif dan politis. Apalagi saat ini banyak suara kritis dari masyarakat, khususnya di media sosial, yang akan tetap mengawal dan menjadi indikator penting bagi para pengambil kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif.

 "Sejarah negeri ini menunjukkan bahwa tidak ada pemerintahan, atau kekuatan politik sekuat apa pun, yang bisa bertahan dari gelombang kritisisme dan perlawanan publik jika dinilai telah menyeleweng dan keluar dari dasar-dasar dan nilai-nilai moralitas politik kebangsaan," pungkasnya.