Andai Tak Dapat Kursi Menteri Satupun,  PKB Tetap Istiqamah Dukung Prabowo Dan Gibranl

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Halim Iskandar menyatakan, PKB tetap istiqamah mendukung Pemerintahan mendatang. Meski andai partainya tak kebagian jatah kursi menteri.

Soalnya, kata Gus Halim --sapaan karibnya, partainya tak terlalu berharap mendapat jatah menteri di kabinet Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden ter­pilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Soal kursi menteri, itu hak prerogatif Presiden terpilih. PKB tidak ikut cawe-cawe. Nggak minta berapa-berapanya. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kami tetap dukung,” katanya, usai meresmikan Kan­tor DPW PKB Bali, Denpasar, kemarin.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans­migrasi (PDTT) ini mengklaim, alasan partainya mendukung Pemerintah, demi kesejahteraan rakyat. Bukan demi kursi ja­batan. “Intinya kita ikut saja. Yang penting target utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga sadar diri soal ja­tah menteri. Apalagi partainya masuk ke koalisi Pemerintahan belakangan.

Kata Cak Imin, meskipun PKB telah menyampaikan komitmen mendukung Pemerintahan berikutnya, hingga saat ini dia mengaku belum diajak Prabowo ngobrolin pembagian jatah jabatan di kabinet.

“Secara moral, kita tahu diri nggak ikut-ikut lah. Biar Pak Prabowo yang mengatur. PKB ikut mendukung. Saya kalau diundang siap saja, tapi belum ada agenda (membahas jatah menteri),” imbuh dia.

Sekadar informasi, PKB baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah kalah Pemilihan Presiden (Pil­pres) 2024. Pada Pilpres lalu, PKB bergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin, kompeti­tor Prabowo-Gibran.

Saat ini, Prabowo disebut tengah menimbang siapa saja figur yang akan dipercaya men­duduki kursi menteri di kabi­netnya. Prabowo kabarnya akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 44.