Cegah Hoaks Pilkada, Kemenkominfo Gandeng 6 Platform Digital

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng 6 platform digital mendeklarasikan komitmen Pilkada Damai 2024 di ruang digital Indonesia

Deklarasi dilakukan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024). Platform digital yang tergabung dalam kerja sama ini, yaitu Meta mencakup Facebook, Instagram, Thread.

Kemudian, Google, YouTube, TikTok, Snack Video, Telegram dan Line. Sementara, X (Twit­ter) tak ikut dalam komitmen tersebut.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, masa kampanye Pilkada serentak yang telah dimulai sejak Rabu (25/9/2024), merupakan momentum yang te­pat untuk menjaga ruang digital.

“Agar tetap demokratis, kon­dusif, serta penuh kegembiraan,” kata Budi Arie.

Menurutnya, deklarasi itu menegaskan tiga komitmen utama dari seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga ruang digital yang damai selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Pertama, menjaga ruang digi­tal yang kondusif. Seluruh pihak diharapkan berkomitmen untuk mendukung kampanye dan men­jaga ruang digital yang kondusif serta damai sepanjang Pilkada Serentak 2024.

Kedua, memberantas konten negatif dan hoaks terkait Pilkada yang dapat mengganggu ketertiban.

Ketiga, kolaborasi dengan elemen masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pegiat media sosial, dan elemen lainnya untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024.

“Kerja sama ini bertujuan mewujudkan Pilkada Damai 2024. Deklarasi ini dibuat tanpa paksaan dan akan digunakan se­bagaimana mestinya,” ujarnya.

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi alias ProJo ini memasti­kan, dengan komitmen ini para platform digital akan membantu menurunkan paksa atau take down konten-konten yang berisi atau mengarah pada hoaks, uja­ran kebencian, atau disinformasi.

Pemerintah juga telah menye­diakan laman bernama aduan konten.id, sebagai fasilitas untuk masyarakat yang ingin mengadukan terkait konten yang mengandung hoaks.

Terkait X yang tidak terlibat dalam deklarasi, Budi Arie menjelaskan, X tidak memiliki perwakilan di Indonesia.

Selama ini, kata Budi Arie, Kemenkominfo selalu bersurat ke X jika ada permasalahan soal konten. Hanya, prosesnya sangat lama dibandingkan dengan plat­form yang memiliki perwakilan di Indonesia.

“Kalau yang lain-lain, kalau ada permasalahan, kita cepat, hitungan jam, mungkin me­nit, apalagi TikTok, commu­nity guideline-nya sangat kuat. YouTube, Google, community guideline-nya kuat,” jelasnya.

Dia berharap, ada kesadaran dari masyarakat dalam meng­konsumsi platform sosial media seperti X.

Hal ini juga menjadi pembelajaran bersama untuk ke depannya setiap platform yang ber­operasi di Indonesia harus punya perwakilan juga di dalam negeri. Apalagi, platform X memiliki pengguna sebanyak 25 juta orang di Indonesia.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menambahkan, untuk menjaga situasi masyarakat tetap posi­tif menjelang Pilkada 2024, Pemerintah tidak hanya meng­gandeng platform digital saja, tetapi menggunakan media ko­munikasi publik lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan media massa turut digunakan untuk mengkampanyekan ajakan menjaga Pilkada 2024 serentak berlangsung kondusif dan damai.

Selain itu, secara khusus Di­rektorat Jenderal Informasi Ko­munikasi Publik Kemenkominfo juga mengerahkan petugas-petu­gas Penyuluh Informasi Publik (PIP) mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki akses pada media tentang Pilkada 2024.

“Kegiatan ini juga berkoordi­nasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melalui Dinas Kominfo di masing-mas­ing daerah,” kata Prabu.

Menurut Prabu, konten hoaks sangat berbahaya karena berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada.