Elektabilitas Capres Tak Jadi Penentu

JAKARTA - Elektabilitas tidak menjadi faktor tunggal atau penentu calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Nasib akhir tetap saja ada di tangan partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam akun resmi Twitter @jokowi, Minggu (28/8).

Jokowi menegaskan, figur dengan elektabilitas tinggi belum tentu bisa mencalon diri menjadi capres atau cawapres tanpa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. “Kalau mereka (partai politik atau gabungan partai politik) nggak mau, gimana?” ujar Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu menegaskan, dalam konstitusi, capres cawapres, harus diusung partai atau gabungan parpol. Dengan itu, kandidat yang akan diusung tidak perlu ditentukan terburu-buru. “Dilihat dulu, baru nanti kita bicara dan menentukan sikap,” katanya.

Saat ini, kata Jokowi, hal yang paling penting diperlukan dalam kepemimpinan masa depan, yakni kemampuan menghadapi permasalahan global. Karena permasalahan dunia semakin sulit. “Tidak mudah mengelola sebuah negara,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Akun @AgGun menangkap kisi-kisi yang disampaikan Presiden Jokowi untuk Pemilu 2024. Dia bilang, dari kisi-kisi yang disampaikan Jokowi, sudah jelas siapa saja yang bakal maju pada Pemilu 2024.
“Survei bagus, tapi kalau nggak direstui partai, ya percuma saja,” kata dia.

Akun @Velosenadya1 menyambung. Dia menilai pernyataan Jokowi sedikit lebih tegas. jika PDIP tidak mau men­gajukan, lantas partai mana yang akan mengusung Ganjar Pranowo. Jadi, untuk para Ganjaris, stop pen­citraan, stop sebar informasi hoax, ojo kesusu karena Ganjar belum bisa maju,” kata dia.

@Syamsirsyam7366 mengata­kan, orang yang cerdas dan elektabilitas tinggi, tapi tidak punya partai tidak bisa mencalonkan diri menjadi capres. Padahal, kalau mau adil, biarkan siapa saja yang punya prestasi maju capres. Biarkan rakyat yang memilih,” katanya.

Akun @richhutahaean menilai, saat ini parpol dikuasai pendiri parpol. Artinya, nasib bangsa ini ada di tangan elite-elite par­pol. Seharusnya, konstitusi memberi ruang untuk munculnya capres dan cawapres dari jalur independen. “Begitu menyedihkannya (kondisi sekarang),” katanya.

Akun @jmelive mengatakan, parpol harus ada kebijakan tegas untuk negara. Begitu juga dengan capres dan cawapres yang diusung, harus tahu visi misi dan berani tegas untuk bikin keputusan yang tidak retorikal.
“Dengan capres dan cawapres dipilih parpol, artinya para tokoh parpol yang tidak bermutu berpeluang melolos­kan calon presiden yang tidak bermu­tu,” ujar @rsitanggang2101.

Akun @Kang_Yoen mengatakan, kalau parpol bereksperimen mencalonkan kader sebagai capres yang kurang dikenal atau malah kurang disukai masyarakat, bisa berbahaya.

Artinya, kata @coretan_gorong2, presiden yang dipilih partai sebagai petugas partai, bukan pengemban amanat rakyat. “Jadi wajar kalau bekerja demi kepentin­gan partai,” katanya.

Akun @Panji_khempotz mengatakan, Presiden dipilih oleh rakyat. Tapi, calon presidennya itu lahir dari seleksi partai politik (parpol).

Artinya, kata @Arikjez, rakyat tidak memilih capres dan cawapres. Rakyat cuma dikasih pilihan.
“Sejak kapan rakyat memilih capres dan cawapres. Selama ini, rakyat dipili­hkan partai lalu memilih atas pilihan itu. Itu bukan pilihan dan bukan demokrasi sesungguhnya,” ujar @AkbarGin.

Akun @petanitulen2 meminta Presiden berdiri tegak di tengah-tengah pada hajatan pemilu. Kata dia, Presiden harus memberi ruang untuk anak bangsa ber­saing secara sehat. “Karena itulah awal demokrasi yang sehat,” tandasnya.

Sementara, @eddy_widodo165 mem­pertanyakan kelakuan Relawan Jokowi yang membuat Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) di Bandung, Jawa Barat. Dia bilang, kegiatan tersebut hanya buang-buang energi dan biaya saja. “Kecuali, Jokowi menyarankan par­pol pendukung mendukung capres dan cawaprea hasil Musra, itu lain cerita,” tukasnya. (rm.id)