Pemprov Pertanyakan Keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas Kemnaker

SERANG - Pemeintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menyoroti salah satu program Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yakni Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).

Dirinya menyebutkan bahwa dalam program tersebut, pihaknya tidak mengetahui berapa jumlah pasti banyaknya BLKK di Provinsi Banten berikut lokasi dari setiap BLKK-nya.

Septo juga mengatakan, sejauh ini, koordinasi antara Disnakertrans Banten dengan BLKK yang dibentuk Kemnaker belum tersambung secara sempurna.

"Kementerian Tenaga Kerja kemarin itu mengeluarkan kebijakan membentuk BLK komunitas salah satunya BLK Komunitas Multimedia di kantor PWNU. Nah kita berharap kalau itu mau disinergikan, kementerian harus memberikan data kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi," ujar Septo kepada wartawan, Kamis (31/10).

"BLK-BLK komunitas itu alamatnya ada dimana saja dan bidang usaha yang diampu mereka (BLKK, red) apa saja, sehingga kita bisa mengkoordinasikan salah satunya misalkan dikeluarkan tidak sertifikatnya," sambungnya.

Ia menjelaskan, bahwa selama ini pihaknya belum pernah mendapatkan data jumlah BLKK dan bidang apa yang diampu setiap BLKK tersebut. 

Selain itu, pihaknya pun mempertanyakan terkait dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BLKK Kemnaker tersebut. Pasalnya, sertifikat yang saat ini bisa dipergunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan, haruslah terdaftar di badan nasional sertifikasi profesi (BNSP).

"Apakah ada sertifikat yang dikeluarkan oleh badan nasional sertifikasi profesi? karena sekarang ini yang diterima oleh dunia usaha harus terdaftar di BNSP," jelasnya.

"Paling tidak ada pemberitahuan ke kita (Disnakertrans, red) sehingga kita bisa mengkoordinasikan tentang standar kelulusannya. Kita bisa komunikasikan nanti mereka diuji kompetensi oleh badan nasional sertifikasi profesi. Sehingga itu bisa membantu lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan, kalau hari ini kan tidak," lanjutnya.

Kendati demikian, saat ditanya apakah bisa terbilang bahwa BLKK Kemnaker tersebut BLK siluman? karena tidak diketahui keberadaannya oleh Disnakertrans Banten, Septo tidak membenarkan hal itu. Pasalnya menurut Septo, BLKK tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Siluman sih tidak, karena anggaranya itu dari APBN Kementerian, hanya programnya itu tidak nyambung ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Banten," ujarnya.

"Kalau dilihat alokasi dari anggaranya itu triliunan, banyak (anggaranya, red) cuma kan kita nggak tau (pastinya, red)," sambungnya.

Septo juga mengatakan, berdasarkan informasi yang dirinya ketahui, BLKK Kemnaker tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu. "Sudah dua tiga tahun anggaran lah," tandasnya.

Diketahui, sepanjang 2017-2023, pemerintah telah membangun 4.282 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di seluruh Indonesia. Seluruh fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dan akselerasi transformasi pelatihan vokasi mutlak dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan serta pelatihan vokasi yang sesuai pasar kerja. BLK Komunitas bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia," kata Menaker, Ida Fauziyah, dalam sambutannya ketika membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/2) lalu.