Etika dan Budaya Politik Jelang Pemilukada 2024

DALAM Negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis karenanya banyak negara di dunia yang beranggapan pelaksanaan pemilihan umum sebagai lambang sekaligus tolak ukur untuk disebut sebagai negara demokrasi. Pemilihan umum memperlihatkan suatu bentuk yang nyata dari praktik demokrasi langsung yang dilakukan oleh rakyat. Dalam pemilihan umum, posisi rakyat adalah sebagai pemilik kekuasaan untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin dalam pemerintahan. Terpilih atau tidaknya seseorang melalui mekanisme pemilihan umum pada prinsipnya tergantung pada kehendak rakyat.

Menjelang Pesta Demokrasi khususnya di Kota Tangerang Selatan yang dalam waktu beberapa hari kedepan akan dilaksanakan  Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada, masyarakat harus mempersiapkan diri bagaimana memberikan hak suaranya kepada para calon pemimpin yang tepat, mempuni, memiliki integritas yang tinggi serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan hak pilihnya kepada seorang pemimpin yang mampu menyampaikan dan mewujudkan aspirasi masyarakyatnya.

Disamping masyarakat harus menentukan sikap atas pilihannya kepada calon pemimpim daerah tersebut masyarakat juga harus memiliki budaya politik yang baik jelang pelaksanaan Pemilukada tahun 2024 ini. Sebab hal tersebut mempengaruhi pola prilaku suatu masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan masyarakat setiap hari.

Etika dan Budaya politik merupakan suatu sistem nilai bagi agar masyarakat dapat meningkatkan patisipasinya dalam menunjang terlaksananya pemilu secara baik, aman dan menggembirakan bagi masayarakat itu sendiri. Etika dan Budaya poitik adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari Masyarakat tertentu yang diperolaeh dari sosilisasi dan mempenngaruhi perilaku politik itu sendiri. Atau Budaya politik dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menggambarkan situasi dimana tindakan politik harus dilakukan.

Kebudayaan politik indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk dan demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di indonesia karena kemajemukan masyarakat di indonesia. Demokratisasi dan budaya politik hanya bisa diciptakan melalui proses sosialisasi politik. Dimana proses ini mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui keluarga, teman, sekolah dan media massa. Nilai-nilai seperti budaya jujur, bertanggung jawab, menghargai perbedaan yang merupakan cerminan kedewasaan dalam berpolitik harus terus dibangun terus menerus dan berkelanjutan

Selain itu etika dan budaya politik juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan seorang masyarakat, “secara sederhana budaya politik berkembang yang berkembang untuk dipraktikan masyarakat dan diterapkan dalam bidang politik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi baik buruknya kualitas demokrasi di Indonesia”, budaya politik menitik beratkan pada etika moral mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bisa membatasi dan membentengi sisi negatif politik untuk menghalalkan segala cara dengan melanggaran norma, seperti kejujuran, keadilan, dan integritas. Pemilukada diharapkan menjadi proses seleksi pemimpin terbaik yang dinilai oleh rakyat mampu melakukan perubahan yang menjanjikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, tidak ada jaminan bahwa seorang calon kepala daerah walaupun terpilih dengan perolehan suara terbanyak menjadi kepala daerah yang kompeten. Dalam realitas proses perekrutan, aspek kualifikasi kemampuan termarjinalkan oleh faktor popularitas, kemampuan finansial, dan partai politik pengusung. Di sinilah proses seleksi calon kepala daerah menjadi bias karena partai politik baru sebatas penarik dukungan, belum sampai pada upaya pencarian sosok yang memiliki visi dan misi maupun kompetensi dalam memimpin pemerintahan. Kualifikasi kemampuan seseorang akan dikalahkan oleh ketidakmampuannya dalam mengakses kepentingan partai politik. Proses seleksi pencalonan kepala daerah secara fakta menunjukkan telah dibajak oleh kepentingan modal dan kekuasaan sebagai akibat dari mahalnya biaya politik pada Pemilukada.

Pemilukada terbukti gagal dalam memilih kepala daerah yang baik dan bermoral Iitu karena ada beberapa hal salah satunya adalah biaya pengeluaransi calon kandidat. Ada empat jenis pengeluaran yang menyebabkan ‘ongkos’ politik Pemilukada menjadi mahal, yaitu biaya ‘perahu’ pencalonan kepala daerah, dana kampanye untuk pencitraan politik, biaya konsultasi dan survei pemenangan, serta money politic. Beberapa bentuk perilaku penyimpang yang dilakukan oleh kepala daerah antara lain money politic, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, serta perbuatan yang menyangkut masalah moral dan susila.

Penerapan Etika dan Budaya Politik jelang Pemilukada saya berharap dapat diterapkan secara baik dan benar, hal tersebut diharapkan dapat mengikis adanya politik uang atau istilah yang dikenal masyarakat dengan “wani piro”. Jika Pemilukada merupakan aktualisasi nyata demokrasi pada tingkat pemerintahan di daerah, maka fenomena yang digambarkan di atas, turut memperkuat dugaan bahwa Pemilukada terbukti gagal dalam menghasilkan kepala daerah yang baik.

Dalam Etika dan Budaya Politik mekanisme pemilihan umum juga diharapkan menjadi kontrol langsung dari rakyat terhadap jalannya pemerintahan dalam periodisasi tertentu yang telah diamanatkan kepada para wakil rakyat. Dalam pelaksanaan pemilukada perta Demokrasi  bagi negara yang bercirikan sistem politik demokratis yang berdasarkan pada Pancasila menunjukkan adanya pengawasan yang efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas suasana terjaminnya kebebasan politik. Rakyat harus diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan politiknya terhadap siapa saja yang akan dipilih dalam pemilihan dalam rangka untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Doktrin dasar dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum. Secara nyata merupakan aktualisasi dari partisipasi rakyat dalam menggunakan haknya untuk menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan Negara yang sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia.

Etika dan Budaya politik menjadi fondasi dasar bangunan nurani negarawan dalam memimpin negara di tengah besarnya wewenang yang dimiliki. Hal ini perlu terus-menerus digaungkan untuk mencegah munculnya negara kekuasaan. Bukan tidak mungkin gerakan moral yang lahir dari sejumlah kampus akan bereskalasi ke beberapa elemen masyarakat yang masih berharap adanya komitmen demokrasi dan etika politik pejabat negara untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat.

Etika dan Budaya Politik menjadi penentu dalam mengatur dan menentukan tatanan politik di Indonesia. Etika dan Budaya akan menjadi tegas ketika ditentukan dalam bentuk Pranata Sosial. Pranata Sosial (Social Institution) merupakan sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pranata Sosial yang di dalamnya mengatur Etika dan Budaya politik bagi Masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pendidikan Etika dan Budaya Politik yang secara terus menerus berkelanjutan harus dilakukan kepada seluruh lapisan Masyarakat khususnya generasi mudaatau lebih dikenal dengan pemilih pemula yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan secara matang bagaimana kedepa Budaya Politik dan Etika Politik  yang bermoral dan berasaskan pada nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu perlu terus ditingkatkan karena merupakan salah satu indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam politik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran politik sehingga menumbuhkan kedewasaan politik perlu dilaksanakan secara terus menerus melalui sosialisasi, diskusi maupun simulasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih mencerminkan tingkat pemahaman politik yang baik sekaligus kuatnya legalitas Pemilu. Selanjutnya, saya berharap agar para peserta dapat memanfaatkan forum ini sebaik mungkin guna menambah pemahaman mengenai etika dan budaya politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam rangka menentukan masa depan kehidupan negara mencapai kesejahteraan rakyat.

Budaya politik dan Etika politik  yang dilaksanakan secara baik dan benar agar mampu menghadirkan negarawan-negarawan tumpuan harapan mengemban amanah kepercayaan rakyat serta pemimpin otentik. Pelajari siapa calon pemimpin yang akan kita pilih, apakah sudah mempuni baik secara keilmuan, sosial kemasyarakatan maupun elektabilitasnya. Dalam Islam Etika dan Budaya politik dalam pemilu semestinya dikembalikan kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pertama, berlaku jujur dan larangan berbohong. Para politisi mesti jujur dalam menyampaikan visi, misi dan program kerjanya, yang disertai dengan garansi akan mampu menunaikannya. Seluruh janjinya mesti ditepati.

Peran serta Masyarakat khususnya Masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam mensukseskan pemilukada 2024 ini sangatlah penting, dimana antusias Masyarakat untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya kepada siapa calon yang akan dipilihnya menentukan berhasil tidaknya demokrasi itu dilaksanakan. Lupakan politik uang, jadilah pemilih cerdas dengan melakukan budaya dan etika politik sesuai dengan Pancasila sebagai Legal Standing negara kita, pilihlah pemimpim yang bisa membangun Kota Tangerang Selatan jauh lebih baik lagi, Cerdas Modern dan Religius menuju Indonesia maju 2045.