Fokus Pemerintahan Saat Ini Pangan-Energi, Insfrastruktur Direm

JAKARTA - Berbeda dengan Pemerintahan Joko Widodo yang gaspol di sektor infrastruktur, Pemerintahan Prabowo Subianto memilih fokus pada sektor ketahanan pangan dan energi. Sementara, pembangunan infrastruktur direm dulu.

Sejak dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo sudah menegaskan fokusnya menciptakan swasembada pangan sesingkat-singkatnya. Prabowo pun langsung gercep merealisasikan targetnya tersebut.

Salah satu yang dilakukannya adalah mengerem anggaran pembangunan infrastruktur, dan mengalihkannya ke pembangunan ketahanan pangan dan energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur yang berskala besar untuk sementara waktu akan dihentikan. Misalnya proyek pembangunan bendungan.

Menurut Dody, anggaran yang ada akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air. “(Anggaran) yang ada kita efektifkan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air," ucap Dody kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Menurut dia, dengan anggaran yang terbatas, pihaknya akan mengoptimalkan 259 bendungan sampai 2025 untuk bisa mensukseskan asta cita Presiden, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi dan air

"Jadi, dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, ya itu saja yang kita revitalisasikan dan optimalkan," tambahnya.

Dody juga mengungkapkan, semua anggaran infrastruktur pemerintah ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu berdasarkan arahan Prabowo.

Dody menyebut, penahanan anggaran itu, menunggu sampai antar kementerian/lembaga duduk bersama merencanakan pembangunan dengan Bappenas.

Meski anggaran infrastruktur dibatasi, salah satu proyek infrastruktur air yang akan terus dilanjutkan Pemerintah adalah tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Pembangunan ini sangat penting.

Soal penghematan anggaran infrastruktur juga pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan, proyek infrastruktur ke depan akan dikaji secara lebih detail. 

Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi proyek pembangunan infrastruktur yang menghabiskan dana besar dan megah, tetapi dalam pengoperasiannya tidak optimal. AHY mengatakan, pihaknya akan memperbaiki mekanisme dan memetakan potensi risiko dari berbagai sisi. 

Menurut AHY, hal tersebut selaras dengan tujuan Presiden yang ingin proyek infrastruktur sesuai dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. "Pembangunan infrastruktur harus berdampak kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi," kata dia di Hotel Meru, Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Senin (11/11/2024).

Sementara, untuk mencapai target swasembada pangan, Pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menurut Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025. 

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, dana itu akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, tidak kaget dengan pengalihan anggaran infrastruktur ke program ketahanan pangan dan energi. Menurut dia, program swasembada pangan dan energi adalah satu Asta Cita Prabowo-Gibran. 

"Sesuai cita-cita Prabowo, ingin Indonesia kembali swasembada pangan dan mengurangi impor,” katanya.

Ditambah, Prabowo membutuhkan pasokan pangan dalam negeri untuk memuluskan program makan bergizi gratisnya. “Jadi setiap pemimpin pasti punya fokus masing-masing,” ujarnya.