Berantas Oknum Judol, Komdigi Tanamkan Rasa Cinta Tanah Air

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran konten judi online (judol) di ruang digital. Penambahan pengawas dan menanamkan rasa cinta kepada Tanah Air akan menjadi strategi efektif menangani masalah tersebut.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan, di tengah kasus yang menyeret sejumlah oknum pegawai Komdigi terkait judol, pihaknya semakin memperkuat komitmen memberantas judol.

Dia menegaskan, Komdigi mendukung Polri mengusut, menangkap dan menindak bila ada pegawai Komdigi yang terlibat judol.

“Tadi malam (kemarin, red), kami dengar ada lagi yang ditangkap. Kami mendukung Polri dan seluruh aparat penegak hukum sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya membasmi judi online,” tegas Angga di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Dia pun mengungkapkan sejumlah strategi akan dijalankan kementeriannya. Ini dilakukan sebagai wujud nyata memberantas judol di dunia maya. Salah satunya, menambah Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas.

“Kami akan terus menambah dan meningkatkan kemampuan seluruh personel,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya akan meningkatkan komitmen pegawai untuk memberantas konten judi online melalui penanaman rasa cinta Tanah Air.

“Saya yakin, komitmen teman-teman di dalam semakin baik. Kemarin kan hanya oknum,” ucapnya.

Angga berharap, melalui strategi tersebut kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi tidak terulang.

“Kami akan memastikan tidak ada moral hazard di lingkungan internal pengawas,” ucapnya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menegaskan, aktivitas judol hanya menguntungkan para bandar, sementara masyarakat menanggung kerugiannya.

Dia menjelaskan, dari jutaaan pelaku judi online, sebanyak 80 persen berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah atau kelompok paling rentan secara ekonomi.

Dana yang digunakan untuk berjudi, tak menghasilkan manfaat produktif karena mengalir ke luar negeri. Selain dampak ekonomi, judi online juga merusak stabilitas rumah tangga dan produktivitas tenaga kerja.

“Banyak keluarga terjebak utang akibat ketergantungan pada judi online, memicu konflik internal hingga penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Dalam banyak kasus, menurutnya, judi online menyebabkan absensi kerja, penurunan produktivitas, hingga konflik di lingkungan kerja. Efeknya, perusahaan mengalami penurunan efisiensi operasional.

“Sebab itu, penegakan hukum saja tidak cukup. Pemerintah harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka lebih memahami risiko finansial yang mengintai dari aktivitas ini,” ucapnya.

Di media sosial X, perbincangan soal judol tidak pernah padam.

“Presiden Prabowo sudah tegas menyatakan perang melawan judi online, penyelundupan, narkoba, korupsi, dan kebocoran anggaran. Itu merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi soal judi online saja, semua hanya mengenal jargon berantas judol, minim dalam tindakan di real life,” tulis akun @are_inismyname.

“Di live streaming YouTube atau semcamanya, banyak tuh komentar yang promosoin judol. Ini gimana ceritanya, kok mereka bisa sepede itu kirim link judol,” ujar akun @Tmpgmbuss.

Sementara itu, akun @RedArmyNika mengatakan, bila kantor pusat hingga para bandar judol berada di Kamboja, Pemerintah bisa mempertimbangan pelarangan untuk bekerja di Kamboja.

“Harusnya yang dilarang nomor 1 itu pekerja Indonesia jangan kerja ke Kamboja. Kalau nggak ada pekerja, website judol nggak akan bisa beroperasi,” tuturnya.

Akun @Paaamungkkast3g4ar menyampaikan, Pemerintah harus meningkatkan litarasi keuangan masyarakat, agar dapat memberantas judol.

“Masyarakat kita tuh, kalau lagi punya duit banyak atau sedikit, mikirnya duit bakal lebih banyak dengan cepat dan mudah kalau di judolin. Ini salah kaprah. OJK kemana ya? Harusnya, masyarakat diajarin investasi, nabung atau alihkan konsumsi ke hal yang produktif,” cuitnya.