Menteri PU Undang Presiden ke IKN Desember

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Kementerian PU pun mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan IKN, Desember ini. Surat undangannya sudah disampaikan ke Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya.

Kabar ini disampaikan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, usai rapat koordinasi terkait Strategi Re-Introduksi IKN, di Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Usai rapat, Diana memberikan keterangan pers. Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan tetap dilaksanakan. Salah satu alasan utamanya adalah ancaman peningkatan air muka laut yang berpotensi membahayakan wilayah Jakarta. Kata Diana, Presiden juga berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

"Kami tetap semangat menyelesaikan IKN. Alokasi anggaran pun tetap ada di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan pemindahan ke IKN juga sudah mulai kami lakukan dari sekarang," terang Diana. 

Dia memastikan, kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025 dan rencana pemindahan ibu kota pada 2028. Diana menjelaskan, Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur strategis yang ditargetkan rampung pada Desember ini untuk segera diresmikan. Infrastruktur tersebut meliputi Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

Selain itu, Diana menegaskan, Kementerian PU juga memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan, khususnya terkait pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi, di IKN. "Kita harus memastikan agar ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujarnya.

Diana lalu mengungkapkan harapan agar Presiden Prabowo berkunjung ke IKN dalam waktu dekat untuk meresmikan sejumlah infrastruktur yang telah selesai dibangun. Jika kunjungan ini terealisasi, momen tersebut akan menjadi kunjungan pertama Presiden Prabowo ke IKN sejak menjabat sebagai kepala negara.

Untuk rencana kunjungan itu, Kementerian PU telah mengirimkan surat undangan ke Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet. "Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya, kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember ini kami sudah usulkan," katanya.

Senada dengan Diana, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga berharap Presiden Prabowo segera berkunjung ke IKN. Jika kunjungan tersebut tidak dapat dilakukan pada Desember 2024, kemungkinan besar akan dijadwalkan ulang pada Januari 2025.

"Saat ini kami bersama Menteri Pekerjaan Umum masih berkoordinasi. Kalau tidak Desember (2024), ya Januari (2025)," ujar mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU serta Kementerian/Lembaga lain yang telah memberi masukan terkait pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN perlu dilakukan ke depannya.

"Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama," kata Basuki. 

Dari pihak Istana, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan Presiden Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN setelah fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, di IKN harus ada dulu kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Hasan menegaskan, pembangunan IKN terus dilanjutkan di era Prabowo. Pemerintah menargetkan, IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota paling lambat 2029.

"Jika tidak ada kendala, maka 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," ujar Hasan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024). 

Saat ini, progres pembangunan infrastruktur di IKN yang dikerjakan Kementerian PU telah mencapai 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun atau sekitar 61,7 persen. Progres pembangunan infrastruktur ini terbagi dalam tiga tahap atau batch. Batch pertama, yang dikontrak sejak 2020 hingga Maret 2023, mencakup 40 paket pekerjaan dengan nilai Rp 25,1 triliun dan telah mencapai 95,8 persen penyelesaian.

Batch kedua, yang dimulai pada April hingga November 2023, meliputi 31 paket senilai Rp 27,6 triliun dengan tingkat penyelesaian sebesar 75,1 persen. Batch ketiga yang berjalan dari Desember 2023 hingga 2024 mencakup 38 paket pekerjaan senilai Rp 36,2 triliun dan saat ini baru mencapai 27,9 persen.