Menteri PPN: Kebocoran Anggaran Ada Di Semua Lapisan

JAKARTA - Pemerintah mengakui kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan.

Menteri Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu­nan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dapat dicapai jika Pemerintah bisa mengatasi dampak kebocoran anggaran.

Kebocoran itu, katanya, bisa dari berbagai sisi. Baik dari penerimaan, pengeluaran mau­pun inefisiensi.

“Ini terjadi dalam semua lapisan dan juga terjadi di semua bidang,” kata Rachmat dalam Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Rachmat mengungkapkan, berbagai kebocoran yang terjadi. Pertama, kebocoran disebabkan penerimaan negara belum opti­mal karena rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.

Kedua, kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang meli­batkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hu­kum.

“Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau Percep­tion Corruption Index Indone­sia tahun 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara,” ungkapnya.

Ketiga, ada kebocoran negara dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp 105 triliun per tahun. Keempat, kebocoran ekonomi akibat judi online mencapai Rp 900 triliun pada tahun 2024.

Kebocoran masih ditambah lagi karena belanja-belanja yang tidak pas.

“Mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga, belanja rumah tangga sampai belanja individu, dan belanja individu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dila­rang,” bebernya.

Terakhir, ada masalah belanja narkoba yang sudah menjadi bagian dari kebocoran dan tak terpisahkan.

Sebelumnya , Presiden Prabowo Subianto mengingat­kan kementerian/lembaga benar-benar menggunakan anggaran negara 2025 dengan efisien. Presiden tak mau lagi ada kebo­coran anggaran.

“Kita harus hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad memerangi kebocoran,” tegas Prabowo.

Kepala Negara menegaskan, tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pengeluaran yang boros dan hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat dan yang tak produktif.

Dia juga mengajak seluruh unsur agar mengurangi penge­luaran anggaran untuk kegiatan seremoni.

“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” ungkapnya.

Ekonom Institute for Develop­ment of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri mewanti-wanti Pemerintah ti­dak lagi menambah kebocoran APBN. Sebab, Pemerintah mem­punyai kewajiban utang yang menggunung.

Didin menghitung kebocoran anggaran untuk membayar utang mencapai Rp 1.100 triliun dari target APBN pada 2024 men­capai Rp 2.802,3 triliun. Hal ini menjadi menjadi masalah krusial dalam perekonomian saat ini.

Menurut Didin, kebocoran anggaran tersebut membuat ruang manuver APBN menjadi sangat terbatas.

“Untuk itu, kita harus kreatif dan menghindari kebocoran. Berdasarkan riset kami, kebo­coran APBN sekitar 40 persen,” ungkap Didin.

Selain itu, kata Didin, utang Pemerintah sudah mencapai Rp 8.502,69 triliun pada 31 Juli 2024. Ditambah lagi dengan per­soalan deindustrialisasi. Hanya tersisa 18 persen saham industri dalam PDB.

Didin juga menyoroti daya beli kelas menengah sedang turun. Belum lagi jumlah kelas menengah yang terus menurun semenjak pandemi Covid-19.

“Saya kira ini menjadi tantangan berat yang akan dihadapi Pemerintahan yang gemuk,” ujarnya.