Pembangunan Tanggul Laut Segera Dikebut, Bisa Jadi Solusi Atasi Banjir Rob

JAKARTA - Tanggul laut diyakini menjadi solusi untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta. Pasalnya, penurunan permukaan tanah semakin menjadi-jadi. Begitu pula dengan permukaan air laut, meninggi akibat pemanasan global.

 

Ketua Komisi D Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yuke Yurike mende­sak program National Capital Integrated Coastal Develop­ment (NCICD) dikebut. Dari total kebutuhan tanggul sepan­jang 39 kilometer (km), saat ini pekerjaan tersebut baru terealisasi 14,7 km oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan 8,2 km oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

 

“Masih ada 16,1 kilometer tanggul yang belum selesai dan tersebar di sejumlah lokasi,” ujar Yuke di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

 

Menurutnya, perlu kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan daerah penyangga dalam menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, dari hulu ke hilir.

Yuke mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir rob yang me­landa kawasan pesisir Jakarta.

 

“Pemprov DKI juga cukup baik melakukan upaya preven­tif,” tuturnya. Dia juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap ter­jadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah dan perubahan iklim yang makin ekstrem.

“Perlu dipersiapkan langkah mitigasi yang lebih kompre­hensif, selain dengan perbaikan saluran air dan pembangunan embung,” sarannya.

 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya berkomit­men mempercepat pembangunan tanggul laut.

 

Teguh mengakui, area yang belum terbangun tanggul ker­ap terdampak rob. “Seperti di Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, Ancol Barat dan kawasan Kali Blencong,” ung­kap Teguh.

 

Dia berjanji, pembangunan tanggul yang belum selesai akan dipercepat. Tahun ini Pemprov Jakarta sedang membangun sekitar 4 km tanggul. Termasuk di Muara Angke dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2025.

 

Selain pembangunan infra­struktur, lanjutnya, Pemprov DKI mengantisipasi rob dengan ber­bagai upaya lain, seperti meng­gunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bakal terjadi cuaca ekstrem.

 

Pemprov Jakarta berharap, percepatan pembangunan tang­gul laut bersama Kementerian PUPR dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob.

Target pembangunan tanggul laut yang merupakan bagian dari program NCICD Fase A mengalami kemunduran. Seharus­nya diproyeksikan selesai pada 2028, berubah menjadi 2030.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, terdapat dua tantangan utama yang menye­babkan molornya penyelesaian proyek ini.

Pertama, proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, kebu­tuhan untuk koordinasi intensif dengan masyarakat nelayan di kawasan pesisir.

 

“Kami harus memastikan in­frastruktur ini tidak hanya efektif mengendalikan banjir. Tetapi juga mengakomodasi kebutuhan para nelayan di pesisir,” kata Ika.

Menurut Ika, salah satu perha­tian utama dalam pembangunan tanggul adalah lokasi tambatan ka­pal yang digunakan para nelayan.

 

Dinas Sumber Daya Alam (SDA) berupaya agar desain tanggul tidak menghalangi alur pelayaran dan tetap memungkinkan nelayan dengan mudah membawa hasil tangkapan ikan ke daratan.

 

“Koordinasi ini melibatkan Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) agar kebutuhan nelayan dapat diakomodasi. Mulai dari lokasi tambatan kapal hingga fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, desain tanggul harus melalui proses peninjauan ulang dengan mem­pertimbangkan masukan dari masyarakat. Sejauh ini, koordi­nasi telah dilakukan di sejumlah wilayah, meski masih ada be­berapa titik yang memerlukan penyesuaian.

 

Ika menegaskan, meski target mundur ke tahun 2030, pihaknya berkomitmen mempercepat progres pembangunan tanggul, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap rob.

 

Ika menambahkan, Dinas SDA DKI Jakarta dan Kementerian PU bertekad menyelesaikan tanggul NCICD Fase A sesuai target baru, memastikan perlindungan jangka panjang bagi wilayah pesisir Jakarta dari ancaman banjir rob yang terus berulang.

“Kami tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan, tapi juga bagaimana proyek ini dapat berjalan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat pesisir. Semua ini membutuhkan waktu dan koordinasi matang,” pung­kasnya.