3 Kapolda Di Ujung Tanduk

JAKARTA - Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J merembet ke mana-mana. Selain menjerat eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, dikabarkan ada tiga Kapolda yang ikutan kena getahnya. Nasib tiga Kapolda itu kini di ujung tanduk.

Tiga Kapolda yang disebut-sebut bakal kena getah itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak.

Awal mula muncul dugaan keterlibatan tiga Kapolda itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, usai mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, Senin lalu.

Kata dia, Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk Kapolri sudah menerima informasi dugaan keterlibatan tiga Kapolda dalam kasus Sambo.

Dedi memastikan, informasi tersebut tentu akan didalami, apabila memang ada keterkaitan dengan kasus Sambo. Apakah ketiga Kapolda itu akan diperiksa? Dedi menyerahkan hal itu kepada Timsus.

Lalu bagaimana kelanjutan tiga Kapolda itu? Kemarin, Dedi menyampaikan perkembangan terbaru. Kata dia, sampai saat ini, belum ada pemeriksaan terhadap tiga Kapolda itu.

"Saya tegaskan, belum ada sampai sekarang hari ini. Kita tidak boleh berasumsi, biarkan Timsus bekerja sesuai dengan norma hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku," kata Dedi, di kantornya, kemarin.

Dedi mengaku, sudah berkomunikasi dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Saat ini, Timsus fokus menuntaskan berkas perkara lima tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Kelima tersangka itu yakni Irjen Ferdy Sambo, Bripka Ricky, Bharada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi. Berkas kelima tersangka itu dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dedi menegaskan, Tim Inspektorat Khusus (Irsus) bekerja sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Informasi yang masuk diterima dan didengarkan. Namun, tidak berdasarkan pada asumsi.

“Hasil keterangan tadi malam dari Pak Irwasum dan Irsus, sampai dengan hari ini Irsus belum melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan," ujar Dedi.

Dari informasi yang beredar, ketiga Kapolda ini kena getahnya karena ikut menyebarkan cerita Sambo. Alurnya, tak lama setelah kejadian, Sambo menelepon Fadil. Bahkan, keduanya juga sempat bertemu. Video pertemuan keduanya, yang diwarnai peluk cium kemudian viral di media sosial.

Fadil juga disebut menyebarkan skenario pembunuhan Brigadir J versi Sambo kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak. Ketiganya kemudian disebut melobi sejumlah pejabat utama Polri untuk mempercayai skenario yang ada.

Nico Afinta dan Panca Putra Simanjuntak diduga bertugas melobi pejabat utama Polri. Seperti Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Saat ditanya apakah benar ada komunikasi antara Sambo dengan tiga Kapolda tersebut, Dedi tidak membenarkan atau membantahnya.

"Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto menyatakan, Timsus sedang mencari konfirmasi ke berbagai pihak. “Ini sedang kami dalami,” ujar Agung.

Sementara itu, Polda Metro Jaya enggan mengomentari dugaan keterkaitan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. "No comment," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, kemarin.

Zulpan pun menyerahkan dugaan keterlibatan Fadil ke Mabes Polri. Menurut dia, pihak yang berwenang menjelaskan hal tersebut adalah Mabes Polri.

Di Senayan, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo membongkar dugaan keterlibatan tiga Kapolda dalam kasus Sambo.

“Ungkap selebar-lebarnya kasus Sambo ini, selama demi perbaikan Polri. Jangan tanggung-tanggung, tolong juga diagram-diagram itu juga disidik. Kalau itu tidak juga disidik ya, ini hanya seolah-olah saja,” kata Desmond, kepada wartawan, kemarin.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto menyampaikan hal serupa. Ia meminta agar Kapolri menindaklanjuti informasi atas dugaan-dugaan tersebut. Menurutnya, ini sangat penting dilakukan untuk meminta konfirmasi langsung dari para Kapolda terkait dugaan-dugaan tersebut.

“Untuk membangun kepercayaan masyarakat kembali, sekecil apa pun informasi harus didalami, dan dijelaskan secara transparan pada masyarakat. Terlepas benar atau tidak benar informasi tersebut,” kata Bambang, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Bambang menambahkan, dibutuhkan instruksi langsung dari Kapolri kepada Timsus untuk mendalami informasi ini. Menurutnya, ini dapat menunjukkan keseriusan Kapolri dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Meskipun saya percaya Timsus terus bekerja tanpa gembar-gembor, informasi kepada masyarakat juga tidak bisa dilewatkan untuk menunjukkan progresivitas kerja," tuntasnya. (rm.id)