Soroti Nasib Sistem Zonasi PPDB di Tengah Wacana Penghapusan

SERPONG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Deden Deni memberi tanggapannya perihal wacana penghapusan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai jenjang sekolah. 

 

Seperti diketahui, wacana penghapusan sistem zonasi diusulkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka kepada Menteri. 

Nasib sistem zonasi tersebut pun kini tengah dalam pengkajian Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

Dalam hal ini, Deden berkokitmen akan terus mendukung dan melaksanakan kebijakan serta keputusan Pemerintah Pusat. Saat ini yang dilakukan, adalah menunggu arahan Kementerian. 

 

"Januari keputusannya di Kementrian nanti, evaluasi ada perubahan atau bagaimana. Pemkot Tangsel menunggu dari Kementrian," ujar Deden, Rabu (1/1). 

 

Deden menilai, penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa menjadi cara yang sangat baik. 

 

Namun untuk realisasinya di Tangsel, Ia mengaku, terdapat sejumlah permasalahan. Khususnya bagi penerimaan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahnya.

"Bagus, cuma yang jadi masalah ketidakseimbangan antara daya tampung dan kebutuhan," ungkap Deden. 

Sistem ini, menurutnya, akan optimal jika sebaran sekolah di setiap wilayah sudah mumpuni. 

 

"Kalau sudah seimbang, merata itu akan melokalisir tuh siswa sekolah di situ saja, lebih efisien. Setiap wilayah ada," kata Deden. 

 

Namun realitasnya, kata Deden, ketimpangan antara jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bangunan sekolah tak dapat dihindari. 

 

"Kalau kemarin dihitung dari jumlah siswa 25 ribu, yang daftar negeri 12 ribu, anggaplah selebihnya yang 13 ribu ke swasta, pesantren, atau dianggap orang yang mampu. Yang 12 ribu kan macam-macam, misalnya karena piliha orang tua. Kalau 12 ribu itu seumpamanya diterima semua kan kebutuhan sekolahnya 32 sekolah SMP dengan asumsi setiap sekolah 11 rombel, masing-masing rombel 32 siswa, jadi ada sekitar 252 (siswa) per angkatan," paparnya menghitung jumlah kebutuhan sekolah. 

Sedangkan saat ini, kota termuda se-Provinsi Banten ini hanya memiliki sebanyak 24 gedung SMP negeri. 

 

"Tapi kan itu engga menghitung sekolah swasta, hanya yang mendaftar ke negeri kalau diterima semuanya," lanjutnya. 

Maka dari itu sebagai alternatif, Dindikbud Tangsel meluncurkan berbagai program beasiswa. Termasuk, program bantuan biaya sekolah bagi siswa yang tidak diterima di SMP Negeri untuk bersekolah di SMP swasta. Program ini menyasar hingga 5.000 siswa.