Pemerintah Akan Bangun 5.500 Rumah Untuk Prajurit TNI AD

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (AD).

 

Proyek ini dikerjakan Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

 

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dilakukan akhir Januari nanti.

 

Ara sapaan akrab Maruarar Sirait menjelaskan, sebanyak 5.500 unit rumah khusus Anggota TNI AD tersebut tersebar di lima lokasi. Salah satunya, sebanyak 1.900 unit di Serang, Banten.

 

“Kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes,” ujar Ara dikutip dari keterangan resmi, Kamis (16/1/2025).

 

Ara meminta BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk proyek tersebut.

 

Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” pintanya.

 

Pembangunan rumah bagi anggota TNI menjadi salah satu prioritas Ara. Hal ini disampaikannya usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

 

“Kita akan mengutamakan juga rumah bagi prajurit TNI, juga itu bagaimana bisa dicapai,” ujar Ara, saat itu.

 

Beberapa hari setelah dilantik, Ara juga berencana menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membahas rencana tersebut.

 

Saya juga mencanangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah,” kata Ara kepada wartawan usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung RI, Selasa (22/10/2024) siang.

 

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut.

 

Pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak,” ucap Maruli.

 

Proyek rumah bagi Anggota TNI ini bagian dari program Pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun, sebagaimana dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

 

Di bawah Kementerian PKP, program ini menargetkan pembangunan satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan, lahan untuk proyek ini sudah tersedia, termasuk 77.297 hektare cadangan tanah telantar dan 10.000 hektare hasil konversi lahan.

 

Namun, dia juga menyoroti tantangan dalam mencocokkan peta topografi dan infrastruktur jalan di lokasi pembangunan. Dengan asumsi luas rumah 60 meter persegi, program ini membutuhkan setidaknya 22.200 hektare lahan.