Makan Bergizi Gratis Butuh Dana 100 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap program makan bergizi gratis (MBG) semakin luas jangkauan penerimanya. Tahun ini, targetnya MBG bisa menyasar kepada 82 juta anak. Dibutuhkan dana Rp 100 triliun agar target itu tercapai.

 

Program MBG yang sudah berjalan selama 2 pekan telah disalurkan kepada 650 ribu penerima manfaat yang tersebar di 31 provinsi. Penyaluran MBG kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil dilakukan melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

“Dan jumlah ini, setiap waktu terus bertambah,” kata Kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

 

Dadan menegaskan, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan penerima. Dia menargetkan, hingga April 2025, 3 juta orang menerima manfaat MBG. Kemudian menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

 

Namun, Dadan mengakui, jumlah penerima manfaat dari MBG selama 2 pekan ini belum membuat Presiden puas. Kata dia, Prabowo tidak tenang karena menerima laporan banyak anak yang belum merasakan MBG.

 

“Pak Presiden sangat gelisah karena banyak anak melapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Beliau ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat,” kata Dadan.

 

Dadan bilang, Prabowo ingin di tahun ini, program MBG sudah bisa disalurkan kepada 82,9 juta penerima manfaat. Namun, untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan lagi suntikan dana sebesar Rp 100 triliun. Sebab, anggaran yang dialokasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Rp 71 triliun jauh dari kata kurang.

 

Hitungan Dadan, dengan Rp 71 triliun, Pemerintah hanya bisa membagikan MBG kepada 17,5 juta penerima hingga September 2025. Bahkan tidak sampai dari setengah yang ditargetkan.

 

Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta,” aku Dadan,

 

Untuk mewujudkan keinginan Prabowo, tentu dana yang diperlukan tidak sedikit. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) ikut menyumbang Rp 5 triliun untuk pembangunan SPPG.

 

Nilai Rp 5 triliun tersebut merupakan gabungan dari APBD kabupaten/kota dan provinsi. “September nanti, setelah pelantikan kepala daerah, akan ada perubahan dan pergeseran APBD,” kata Tito.

 

Namun, keterlibatan daerah pada MBG ini akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Tito memberi contoh Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki komposisi APBD 90 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 10 persen dari alokasi Transfer Ke Daerah (TKD).

 

Mantan kapolri ini menyebut, Pemkab Badung mampu memenuhi seluruh kebutuhan makan gratis untuk 72 ribu siswa SD. “Mereka punya anggaran Rp 10 triliun. Jadi mereka bisa menutupi semuanya,” katanya.

 

Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di wilayah Indonesia timur, tetap BGN yang akan mendistribusikan. “Jika ada daerah yang tidak mampu, maka 500 anak saja. Sisanya akan disediakan oleh BGN,” imbuh Tito.

 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto juga ikut berkontribusi untuk MBG. Yandri tak sekadar janji, sebab dirinya telah meneken Rp 20 triliun untuk ketahanan pangan di Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024

 

Wakil Ketua Umum PAN ini menyebut, dana desa akan membantu dalam menyuplai bahan baku, seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. Upaya ini, sudah dilaporkan kepada Prabowo.

 

Bantuan dari desa akan dilakukan dengan memaksimalkan BUMD. Apalagi, Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis yang mendetail dalam memandu kebijakan tersebut.

 

Nanti akan dikumpulkan oleh Bumdes atau Bumdesma. Antar desa itu akan diserap oleh makan siang bergizi, kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan bahan baku dengan dana desa Rp 20 triliun dari total Rp 71 triliun,” urainya.

 

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan, pembiayaan MBG berasal dari dana yang sudah dianggarkan pemerintah, atau tidak memotong anggaran lain.

 

“Nggak ada sih. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain,” ujar pria yang akrab disapa Uki, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025).

 

Ia mengatakan, saat ini Prabowo tengah fokus pada pembangunan SDM berkualitas. Berbeda dengan era sebelumnya yang sangat masif membangun infrastruktur.

 

Maka sekarang infrastruktur APBN, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan,” kata Uki.

 

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono merespons positif wacana kenaikan anggaran untuk MBG. Menurutnya, hal itu akan berdampak positif pada perekonomian nasional.

 

Namun, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah ini mengingatkan bahwa kenaikan anggaran harus diikuti implementasi yang baik. Sehingga, manfaatkan dirasakan betul oleh masyarakat.

 

“Kenaikan anggaran tentu harus diimbangi dengan kesiapan layanan di lapangan. Presiden selalu mendorong agar program yang bagus ini segera terealisasi dengan baik,” katanya.

 

Sudaryono menyebut, bahan bakunya juga harus dipersiapkan secara matang. Misalnya terkait pupuk, panen, dan penyerapan Bulog, harus dipastikan berjalan lancar agar program MBG dapat didukung secara optimal.