Indonesia Menang Sengketa Sawit Lawan Uni Eropa di WTO

JAKARTA - Indonesia sukses mengalahkan Uni Eropa dalam sengketa sawit di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Dengan hasil ini, Indonesia semakin diperhitungkan dunia.

 

WTO memutuskan bahwa kebijakan Uni Eropa, khususnya dalam Renewable Energy Directive (RED), terbukti tidak adil dan merugikan minyak sawit dan biofuel asal Indonesia. Dalam putusannya, WTO menyoroti bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat atas data yang digunakan untuk menetapkan biofuel dari alih fungsi lahan kelapa sawit sebagai risiko tinggi (high ILUC-risk). Selain itu, WTO menemukan kelemahan dalam kriteria dan prosedur sertifikasi risiko rendah (low ILUC-risk) yang diterapkan Uni Eropa.

 

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, bangga dengan keberhasilan ini. "Kemenangan ini bukti bahwa negara Indonesia, kita bisa fight dan kita bisa menang," kata Airlangga, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

 

Dengan hasil ini, dia meminta agar dunia menerima sawit Indonesia. Tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed (minyak dari kelompok tumbuhan brassica), soybean (minyak dari kedelai), dan yang lain, tetapi juga yang berbasis dari crude palm oil (CPO) alias sawit.

 

Airlangga menjelaskan, putusan WTO tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa diminta untuk menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO.

 

Menurut Airlangga, putusan tersebut akan berdampak pada kebijakan yang diambil Uni Eropa, yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebelumnya, Uni Eropa secara resmi mengadopsi proposal penundaan implementasi EUDR selama 1 tahun hingga 30 Desember 2025 yang mengindikasi ketidaksiapan Uni Eropa.

 

Putusan WTO akan menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan EUDR. Sehingga membuat Indonesia diperhitungkan dunia.

 

Airlangga mengatakan, Indonesia akan terus menentang kebijakan yang bersifat diskriminatif dan tidak prorakyat, terlebih mempertimbangkan terdapat lebih dari 41 persen penggarap kebun kelapa sawit di Indonesia merupakan pekebun rakyat.

 

Momen ini dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali. Begitu juga dengan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa.

 

"Saya berharap bahwa cloud ataupun yang selama ini menghantui perundingan IEU-CEPA ini bisa hilang dan dan kita bisa segera selesaikan IEU-CEPA," harap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

 

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, ikut senang. Kata dia, kemenangan ini menjadi hasil yang baik untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi. Juga meneguhkan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak bisa didikte negara lain.

 

“Kemenangan di WTO membuka jalan bagi pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit yang selama ini mendapatkan diskriminasi dari Uni Eropa sekaligus memperluas pasar di negara-negara emerging market lainnya,” jelasnya.

 

Eddy menganggap, kemenangan ini berkaitan dengan terobosan diplomasi mancanegara Presiden Prabowo dalam beberapa waktu terakhir yang berhasil memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika politik global.

 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, juga menyambut baik kemenangan ini. Shinta mengapresiasi kerja keras Pemerintah sehingga makin diperhitungkan dunia.

 

 Dia memandang, putusan ini sebagai capaian penting bagi Indonesia untuk menangkal berbagai tudingan. Seperti kampanye hitam atau black campaign atas produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang berbasis isu deforestasi dan aspek keberlanjutan di pasar internasional di masa mendatang. Apindo berharap, biofuel berbasis CPO terus diperhitungkan sebagai produk yang keberlanjutan dan ramah lingkungan di pasar internasional secara umum.

 

Meski demikian, Shinta juga mengingatkan agar Pemerintah mewaspadai tanggapan Uni Eropa atas putusan WTO. Khususnya mengenai dampak putusan ini secara komersial atau terhadap kinerja perdagangan Indonesia Uni Eropa.

 

Selain itu, Shinta juga berharap hubungan Indonesia dengan Uni Eropa tetap baik dan relasi perdagangan yang kondusif bagi pelaku usaha kedua negara. Pasalnya, hubungan dagang dengan Uni Eropa mencakup banyak komoditas, bukan hanya CPO atau biofuel.

 

"Karena itu, sekalipun terdapat sengketa dagang di antara kedua negara, kami berharap kondusivitas iklim usaha dan perdagangan di kedua negara tetap terbuka dan suportif," pesan Shinta.

 

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Yanto Santoso, menilai kemenangan ini sebagai kemampuan Pemerintah melindungi kepentingan nasional. Selain juga berdampak positif terhadap ekonomi, politik, dan lingkungan.

 

Di sektor ekonomi, Yanto menganggap, kemenangan ini dapat meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia, khususnya ke Uni Eropa. Berbagai hambatan perdagangan dan diskriminasi yang selama ini dikenakan terhadap produk sawit Indonesia diharapkan berkurang.

 

Di bidang politik, Yanto menyebut, akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Selama ini, produk sawit Indonesia sering mengalami diskriminasi di pasar global. "Dengan kemenangan ini, posisi bargaining kita di dunia internasional akan meningkat," katanya.

 

Yanto juga menyoroti manfaat kemenangan ini bagi lingkungan. Dia menyebut, kemenangan ini dapat mendorong industri sawit di Tanah Air untuk lebih berkelanjutan. Selain itu, penggunaan biofuel dari kelapa sawit dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca.

 

Meski begitu, Yanto menyebut kemenangan ini harus diikuti dengan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. "Kita perlu terus memantau. Uni Eropa pasti akan berkelit. Penting untuk memastikan putusan ini dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.