Pemerintah Hemat Anggaran Perjalanan Dinas, Pengusaha Hotel Menjerit

JAKARTA - Rencana penghematan anggaran di sektor perjalanan dinas oleh Pemerintah, direspons pengusaha pariwisata, hotel dan restoran. Mereka berharap, Pemerintah mengkaji ulang kebijakan penghematan tersebut.

 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, selama ini kegiatan Pemerintah di hotel dan restoran, menggerakkan perekonomian. Dia khawatir, kebijakan tentang penghematan ini, berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi.

 

"Harapan kami, itu ditinjau lagi, karena ini adalah salah satu yang juga menjadi tugas stimulus untuk pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Hariyadi, Jumat (24/1/2025), dikutip dari CNNIndonesia.com.

 

Dia menjelaskan, 40 persen pangsa pasar jasa akomodasi, adalah kegiatan perjalanan dinas Pemerintah. Angka itu menembus 70 persen di daerah-daerah Indonesia timur. "Jadi, nanti bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

 

Hariyadi berharap, Pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

 

"Pernah dilakukan, akhirnya dibatalkan karena memang tidak efisien untuk Pemerintah sendiri," ujarnya.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sudah ada penghematan Rp 20 triliun dari pemangkasan acara-acara seremonial Pemerintah. Salah satu yang dia tekankan adalah pengurangan perjalanan dinas.

 

Prabowo berpendapat, anggaran negara bisa digunakan untuk program-program strategis. Misalnya, untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak.

 

Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih," ucap Prabowo pada pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

 

Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menilai, kebijakan penghematan dinas cukup signifikan bagi sektor pariwisata, hotel dan restoran. Pasalnya, kata dia, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada acara atau tidak menginap, akan mempengaruhi pendapatan.

 

"Karena, memang banyak kontribusi kegiatan ASN kepada penginapan atau hotel," ujar Sutrisno kepada Redaksi, Jumat (7/2/2025).

 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Muhammad Zulfikar Suhardi menilai, kebijakan ini strategis dan efisien. Sebab, kata Zulfikar, ini akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Muhammad Zulfikar Suhardi.

 

Bagaimana pandangan Anda mengenai langkah Pemerintah menghemat  perjalanan dinas?

 

Terkait langkah Pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas guna efisiensi anggaran, saya melihat ini langkah yang strategis dan efisien.

 

Kenapa harus ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas?

 

Tujuan utamanya adalah untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk pengalokasian ke beberapa sektor yang lebih prioritas.

 

Menurut Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, kegiatan Pemerintah di hotel dan restoran menggerakkan perekonomian. Tanggapan Anda?

 

Kebijakan yang dibuat Pemerintah ini, dilakukan dengan selektif dan berbasis kebutuhan. Bukan sekadar pemotongan tanpa memikirkan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas-tugas penting.

 

Apa dampak kebijakan ini?

 

Dampak yang langsung dirasakan dari kebijakan ini, mereka yang memang berkaitan dengan industri perhotelan, pariwisata, dan juga restoran. Banyak dari mereka yang telah bekerja sama dengan instansi Pemerintah, namun karena adanya kebijakan ini, maka banyak instansi Pemerintah membatalkan pesanan karena adanya instruksi untuk pengurangan perjalan dinas.

 

PHRI meminta agar kebijakan ini dikaji ulang. Bagaimana pandangan Anda?

 

Saya melihat kebijakan ini perlu dibuat secara lebih matang, dengan mempertimbangkan semua aspek, sehingga efisiensi anggaran bisa tercapai dan tidak mengorbankan sektor yang juga ternyata berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional kita. Pengkajian ini juga bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlangsungan industri pariwisata.

 

PHRI Jakarta berharap, perlu kompensasi jika kebijakan tersebut dilaksanakan, berupa peningkatan promosi destinasi wisata, supaya jumlah wisatawan meningkat. Tanggapan Anda?

 

Sebelum ada efisiensi anggaran, mayoritas anggota Komisi VII DPR telah meminta kepada Kementerian Pariwisata agar daerah-daerah lain lebih diperhatikan lagi. Tidak hanya fokus kepada wisata yang sudah besar, sehingga ada pemerataan.

 

Apakah Komisi VII DPR sudah ada pembahasan hal ini dengan Kementerian Pariwisata?

 

Sudah dilakukan pembahasan mengenai efisiensi anggaran, dan ini masih berjalan. Komisi VII DPR meminta agar program yang dijalankan ke depan dengan efisiensi anggaran, harus berorientasi manfaat untuk industri pariwisata dan masyarakat yang terdampak langsung pariwisata ini.