Buronan Koruptor Bansos Majelis Taklim Berhasil Dibekuk

PANDEGLANG - Arifin (38) buronan tersangka tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) majelis taklim dan organisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, berhasil dibekuk Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

 

Buronan yang sudah berjalan 6 tahun dan merugikan keuangan negara sebesar Rp230 juta ini, dibekuk di Desa Banyubiru, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu (12/2) lalu.

 

Kepala Kejari Pandeglang, Aco Rahmadi Jaya membenarkan, pihaknya telah menangkap dan mengamankan tersangka Arifin yang sempat menjadi buronan selama 6 tahun.

 

“Benar, Tim Tabur Kejati Banten bersama dengan Tim Tabur Kejari Pandeglang berhasil mengamankan satu orang DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Arifin,” kata Aco, Kamis (13/2).

 

Aco menegaskan, Arifin terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyaluran dana Bansos  dari Kemendikbud RI, kepada organisasi pendidikan dan majlis taklim di wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 lalu.

 

“Peran saudara Arifin ini bersama terpidana Rohman dan Elvi Sukaesih, mencari 22 majelis taklim di Kecamatan Angsana dan Kecamatan Munjul. Selanjutnya mereka membuatkan proposal berikut persyaratan, lalu mengirimkan ke Kemendikbud RI,” jelasnya.

 

Setelah usulan bantuan itu cair ungkap Aco, tersangka Arifin bersama dengan terpidana Rohman dan Elvi Sukaesih mendampingi para penerima saat pencairan di Bank. 

 

Dari situ para tersangka lanjutnya, memotong jumlah bantuan yang diterima oleh 22 majelis taklim sebesar 75 persen, dan yang diberikan kepada penerima sebesar 25 persen dari yang seharusnya diterima Rp10.000.000,- sampai dengan Rp20.000.000,-.

 

“Hasilnya dibagi berempat oleh tersangka Arifin, terpidana Rohman dan Elvi Sukaesih, serta terpidana Asep Saifudin yang berperan sebagai orang pertama yang menginformasikan adanya program bantuan tersebut kepada tersangka Arifin,” jelasnya lagi.

 

Akibat tindakan korupsi yang dilakukan tersangka Arifin bersama ketiga terpidana lainnya, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp230.354.000,-.

 

"Berdasarkan hasil penghitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp 230.354.000.00,” ungkapnya.

 

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pandeglang, Wildan Hapit menambahkan, akibat perbuatannya, Arifin dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI nomor 20 tahun 2021, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

 

Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI nomor 20 tahun 2021, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” tegasnya. (pal)