Prabowo Minta Desain Gedung Legislatif Dan Yudikatif Di IKN Direvisi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) direvisi. Agar revisi itu maksimal, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

 

“Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

 

Kenapa ke Mesir, Turki, dan India? Menurut Dody, Presiden menganggap ketiga negara tersebut memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia. Ditambah lagi, Prabowo pernah melihat langsung konstruksi bangunan kompleks legislatif dan yudikatif di ketiga negara Asia itu.

 

“Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke Presiden lagi,” ungkap Dody.

 

Dody menambahkan, informasi lebih lanjut akan diberikan melalui Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN. “Ketua tim desainnya Bu Wamen,” ucapnya.

 

Sebelumnya, Wamen Diana menjelaskan, Presiden ingin bangunan untuk gedung legislatif dan yudikatif terlihat kokoh dan modern.

 

“Karena Indonesia itu ya harusnya sekarang menunjukkan yang lebih kokoh, yang lebih modern,” sebut Wamen Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

 

Karena permintaan baru itu, lanjut Diana, maka Kementerian PU mengubah kembali hasil sayembara yang sudah ditetapkan. Desain kedua gedung akan direvisi ulang. Desain gedung legislatif dan yudikatif masih masuk ke lingkup PU. Sementara untuk pembangunan infrastruktur baru akan lebih banyak ditangani Otorita IKN (OIKN).

 

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyebut, ada 5 investor swasta lokal dan asing yang siap menanamkan duitnya di IKN. Diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 6,49 triliun.

 

Basuki mengatakan, angka tersebut merupakan data investor masuk per Januari 2025. Perusahaan yang siap menanamkan duitnya di IKN berasal dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, hotel, hunian, ritel, hingga perkantoran.

 

“Ada investasi swasta murni dan BUMN sebesar Rp 6,49 triliun,” kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

 

Basuki pun merincikan kelima perusahaan tersebut antara lain ada Universitas Negeri Surabaya (UNS) Kampus Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dengan luas lahan 2,19 hektare (ha), berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Estimasi nilai investasi sebesar Rp 150 miliar, dengan rencana pembangunan mulai 2025.

 

Lalu PT Makmur Berkah Hotel yang akan membangun hotel bintang lima internasional dengan luas lahan 2,04 ha di KIPP 1A. Estimasi nilai investasi sebesar Rp 950 miliar, dengan rencana pembangunan mulai tahun 2025.

 

Selanjutnya ada PT Citradel Group Indonesia, perusahaan asal Malaysia yang akan membangun townhouse dan mixed-use di lahan seluas 2,17 ha di KIPP 1A. Estimasi nilai investasi sebesar Rp 3,97 triliun, dengan rencana pembangunan mulai tahun 2025.

 

Lalu ada PT Vitka Delifood yang akan membangun Rumah Makan (RM) Padang Sederhana dan Momoo Juice di lahan seluas 0,35 ha di KIPP 1A. Estimasi nilai investasi sebesar Rp 20 miliar, dengan rencana pembangunan mulai tahun 2025.

 

Terakhir, ada PT Puri Persada Lampung yang akan mendirikan gedung perkantoran di lahan seluas 3 ha di KIPP A1. Estimasi nilai investasi sebesar Rp 1,4 triliun, dengan rencana pembangunan mulai Juli 2026.

 

“Ini yang baru kita proses sampai final sampai dengan bulan Januari. Ini pasti akan tambah terus,” ujar Basuki.

 

Basuki mengatakan, setidaknya sudah ada 8 kali groundbreaking sepanjang periode pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Groundbreaking terakhir terjadi pada September 2024. Secara akumulasi investasi yang telah masuk ke IKN mencapai Rp 58,4 triliun.

 

Selain itu, Basuki menuturkan, Presiden menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2028 yang bersumber dari APBN. “Anggaran ini telah disetujui Presiden dalam Ratas 21 Januari dan 3 Februari 2025 sebesar Rp 48,8 triliun,” ungkap Basuki.

 

Eks Menteri PU dan Perumahan Rakyat ini menjelaskan, anggaran Rp 48,8 triliun itu akan digunakan untuk pekerjaan fisik. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 18 dan IC dengan total panjang 12,2 km.

 

Kemudian, pembangunan komplek perkantoran legislatif termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD. Lalu, penataan kawasan meliputi Rest Area Sepaku, Pusat Riset Wanagama, Rehabilitasi Glamping, koridor Pasar Sepaku, dan Pos Jaga.

 

Anggaran juga akan digunakan untuk pengelolaan infrastruktur yang sudah terbangun. “Jadi semua yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR diserahkan ke Otorita untuk dipelihara dan difungsikan” kata Basuki.

 

Lebih lanjut, Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dikerjakan Kementerian PU akan tetap dilanjutkan. Hal tersebut pun telah dijamin Menteri PU.

 

“Beliau (Dody) bersurat kepada kami disepakati bahwa Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur sudah berjalan. Dan Otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru,” katanya.

 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan tahapan pembangunan proyek IKN yang telah disepakati investor. Agung bilang, setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN.

 

Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

 

“Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan pembangunan serta mulai beroperasi. Jadi semuanya berjalan sesuai timeline,” papar Agung.