Sri Mul Luruskan Kesimpangsiuran Soal Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meluruskan berbagai kabar miring seputar efisiensi anggaran. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan uang kuliah, hingga bantuan sosial atau bansos.

 

Keterangan tersebut disampaikan Sri Mul dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Dalam acara tersebut, Sri Mul didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

 

Mengawali paparannya, Sri Mul menceritakan muncul berbagai berita miring terkait pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerin­tah. Salah satunya soal PHK tenaga honorer di kementerian dan lem­baga. Sri Mul menegaskan, berita tersebut tidak benar.

 

Dengan ini saya sampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mul.

 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, efisiensi anggaran di kementerian dan lem­baga tidak akan berdampak pada tenaga honorer. Pasalnya, belanja gaji tidak mengalami efisiensi.

 

Sri Mul juga menegaskan belanja bansos tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Tidak ada pengurangan belanja bansos.

 

Dia juga mengatakan, efisiensi anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak boleh berdampak pada besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun program beasiswa. Menurut­nya, pemangkasan anggaran di PTN hanya menyasar sektor-sektor seperti rapat, perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, peringatan, perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya.

 

"Langkah efisiensi ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu di Juni dan Juli," ujar Sri Mul.

 

Sri Mul mengaku, akan menyisir secara detail langkah efisiensi ang­garan di Kementerian Pedidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Hara­pannya, PTN tetap dapat menyeleng­garakan tugas perguruan tinggi dan memberikan pelayanan kepada mas­yarakat sesuai amanat PTN tersebut.

 

Begitu juga dalam hal beasiswa. Sri Mul memastikan, beasiswa Kartu In­donesia Pintar atau KIP Kuliah tidak mendapatkan pemotongan anggaran. Sri Mul mengungkapkan anggaran sebesar Rp 14,6 triliun untuk KIP tetap akan tersalurkan.

 

Menurut Sri Mul, penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Semua penerima yang sudah terdaftar itu, akan menerima manfaat secara penuh.

 

Sri Mul juga menanggapi kabar yang menyebut pemangkasan ang­garan akan menurunkan pertumbu­han ekonomi. Sri Mul memastikan, pemangkasan anggaran di kemen­terian dan lembaga tidak akan meng­ganggu laju perekonomian.

 

Keyakinan itu didasarkan pada pos­tur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sebesar Rp 3.621,3 triliun. Meskipun ada ara­han penghematan sebesar Rp 306,69 triliun, Sri Mul menyebut total belanja negara tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan.

 

Itu kan (efisiensi) tidak dilakukan dengan mengurangi total belanja negara. Jadi, yang ada adalah refo­cusing," ujarnya.

 

Malah menurut Sri Mul, dampak dari efisiensi anggaran ini akan muncul manfaat yang lebih baik untuk ekonomi. Bendahara Negara itu menekankan spirit dari penghematan yang diperintahkan Presiden Prabo­wo adalah penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien.

 

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan hal senada. Ia memastikan, anggaran pendidikan untuk dana operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar hingga pelbagai jenis beasiswa tak akan terkena pemotongan anggaran atau efisiensi pemerintah pusat.

 

Beasiswa-beasiswa akan dilanjut­kan. Jadi ini yang ingin kami sampai­kan bahwa supaya tidak terjadi kes­impangsiuran," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

 

Hasan menegaskan, layanan pen­didikan ini merupakan bagian dari layanan publik sehingga tak terkena efisiensi anggaran.Ia menekankan, Presiden Prabowo menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Bah­kan, sambungnya, Prabowo memiliki program cepat terbaik mengenai pendi­dikan seperti perbaikan ruang sekolah.

 

Hasan mengatakan ada lebih dari 10 ribu bangunan sekolah yang diper­baiki tahun ini. Kemudian Prabowo juga akan memberikan makan bergizi gratis hingga membuat pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional.

 

"Layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," pungkasnya.