Persiapan Mudik Lebaran 2025, Menhub Gercep Koordinasi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat (gercep) melakukan persiapan menghadapi masa angkutan Lebaran 2025. Sejumlah langkah antisipatif telah dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sejak bulan lalu.

 

Dudy mengungkapkan, ada beberapa langkah yang telah dilakukannya. Pertama, melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

 

Dudy mengaku, sebulan ini telah berkeliling berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

 

Termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kementerian Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

 

Dudy menegaskan, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

 

Kami berharap dukungan dan kolaborasi dari semua pihak," kata Dudy dalam keterangan resminya, Sabtu (15/2/2025).

 

Kedua, menyiapkan survei pergerakan arus Lebaran. Ketiga, menyiapkan dan menguji coba kebijakan yang akan ditetapkan pada masa angkutan Lebaran. Keempat, memastikan kesiapan teknis seluruh sarana dan prasarana transportasi.

 

Seluruh persiapan ini dilakukan agar penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 dapat berlangsung aman, selamat dan lancar.

 

Dudy menegaskan, pihaknya bergerak cepat mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini.

 

“Kami memastikan siap dan dapat menunjang berjalannya angkutan Lebaran yang baik,” tutur Dudy.

 

Eks Komisaris PLN ini menambahkan, Kemenhub juga akan segera merampungkan survei untuk mengetahui prediksi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2025.

 

Hasil survei ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran.

 

Selain itu, Kemenhub juga telah menyiapkan rencana operasi (renops) di semua matra Perhubungan, baik darat, laut, udara dan perkeretaapian.

 

Dalam renops ini dibahas strategi yang akan dilakukan terkait kesiapan sarana dan prasarana angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas.

 

Seperti, penerapan delaying system dan buffer zone, hingga berbagai hal lain terkait aspek keamanan dan keselamatan transportasi.

 

Berbagai strategi, upaya dan kebijakan akan kami lakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan para pemudik di masa Lebaran,” jelasnya.

 

Terkait diskon tarif pesawat, Kemenhub masih akan membahasnya di lingkup antar-kementerian untuk memastikan kemampuan masyarakat serta kesinambungan usaha bidang penerbangan.

 

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan Pemerintah memperbanyak kuota mudik gratis untuk angkutan Lebaran 2025. Termasuk untuk pemudik dari luar Jawa.

 

“Kapal gratis juga, karena pemudik masih menggunakan itu, misalnya rute Kalimantan-Jawa, Kalimantan-Sulawesi,” saran dia.

 

Selain itu, kata Djoko, titik krusial seperti Pelabuhan Merak, tipe tiket yang selama ini memiliki berbagai jenis seperti eksekutif atau reguler, disarankan untuk disamakan untuk mengurangi kepadatan yang menimbulkan kemacetan.

 

Penyeberangan eksekutif Itu bikin macet, orang milihnya eksekutif semua. Jika semua tiket sama, nanti antrean akan menyebar sehingga mengurangi macet,” tuturnya.

 

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti belum adanya pembahasan resmi terkait persiapan mudik Lebaran, yang biasanya dilakukan sejak jauh hari.

 

Hal ini diduga akibat kebijakan efisiensi anggaran seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

 

Agus menilai, jika efisiensi anggaran ini diberlakukan menjelang Ramadan dan libur Lebaran 2025, dikhawatirkan berdampak pada kesiapan infrastruktur dan keselamatan pemudik.

 

Menurutnya, keterlambatan ini bisa berdampak pada kurangnya fasilitas dan pengaturan lalu lintas yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalur mudik.

 

Salah satu dampak utama efisiensi anggaran adalah potensi dikuranginya program mudik gratis yang biasanya diselenggarakan Pemerintah.

 

Agus menilai, kebijakan ini bisa mendorong lebih banyak pemudik menggunakan sepeda motor, yang merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan tertinggi saat arus mudik.

 

“Ini berbahaya karena setiap tahun kecelakaan saat mudik didominasi oleh pemudik roda dua,” pungkasnya.