Gubernur Pramono: Jakarta Masih DKI

JAKARTA - Pramono Anung menegaskan, hingga saat ini Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Terminologi yang digunakan masih Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), hingga Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota diterbitkan.

 

Hal itu disampaikan Pram saat menyampaikan pidato pertama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Acara ini dihadiri empat mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan.

 

Di awal pidatonya, mantan Sektretaris Kabinet ini mengaku tak pernah terbayangkan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan ngantor di Balaikota. Selama seperempat abad menjadi pejabat, dirinya juga baru dua kali memasuki Balaikota Jakarta. Kini, bersama Rano Karno, dirinya diberi amanah memimpin.

 

Pada kesempatan tersebut, Pram berterima kasih dan mengajak DPRD DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov. "Kalau Jakarta mau maju, maka kerja sama itu dilakukan dengan baik, tulus, bersama-sama untuk memajukan Jakarta," ucap mantan Sekjen PDIP ini.

 

Pram mengatakan, Jakarta tengah memasuki fase baru. Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengamanahkan bahwa Jakarta bukan ibu kota negara.

 

Namun, ia menyebutkan, ada syarat untuk pemindahan ibu kota negara, yakni melalui Keppres. Hingga saat ini, Keppres itu belum diteken Prabowo Subianto. Dengan demikian, Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

 

"Dalam salah satu pasal harus, ada Keppres untuk pemindahan. Kebetulan pada era sebelumnya, saya ikut mempersiapkan dan sampai saat ini belum ditandatangani," ucapnya.

 

Pram melanjutkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Presiden Prabowo menyatakan, Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara. "Maka, dalam pembahasan atau dalam acara-acara, masih menggunakan Daerah Khusus Ibu Kota, karena terminologinya adalah yang seperti itu," urai Pram.

 

Ia juga mengatakan, Jakarta sudah saatnya menjadi kota global. Jakarta tak lagi bersaing di dalam negeri, tetapi harus dengan kota-kota dunia.

 

"Sesuai Undang-Undang, diharapkan pada tahun 2045 Jakarta menjadi top global 20. Untuk itu, harus ada kerja bersama dari kita semua," imbuh Pram.

 

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi meneken pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024. Pengesahan dilakukan dengan sejumlan pertimbangan. Di antaranya, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat memerlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan karakteristik kekhususan Jakarta. Namun, UU DKJ baru bisa terlaksana jika Presiden membuat Keppres.

 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menegaskan, saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara ditentukan Keppres.

 

Ya, sekarang Jakarta masih ibu kota negara, walaupun nanti proses perpindahan itu ditentukan Keppres oleh Presiden," ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

 

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menganggap wajar pidato Pram soal Jakarta masih ibu kota. Sebab, hingga saat ini, seluruh pemerintahan pusat masih bekerja di Jakarta. Terlebih, Prabowo belum meneken Keppres.

 

"Ini pesan Mas Pram bahwa Jakarta tetap kota spesial. Pesan positif perlu ditegaskan di awal untuk membangun soliditas bersama," ujarnya