Mudik Gratis Sepeda Motor Apakah Masih Diperlukan?

JAKARTA - Tradisi mudik bersepeda motor saat Lebaran, sulit dihindari. Pemerintah mencoba mengurangi jumlah pemudik bersepeda motor dengan memberikan mudik gratis. Bahkan motornya juga bisa ikut dibawa ke kampung halaman.

 

Namun, program tahunan itu mendapat kritik dari Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

 

Menurut dia, program mudik gratis sepeda motor yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui program Mudik Motor Gratis (Motis), kapasitasnya kurang 1 persen dari total pemudik sepeda motor.

 

Sehingga, tidak berpengaruh terhadap upaya mengurangi pemudik sepeda motor. Lebih bijak, menambah kapasitas angkut bus dan KA gratis," ujar Djoko.

 

Dia menjelaskan, setiap tahun dilajukan perhitungan proyeksi pemudik Lebaran berdasarkan survei yang dilakukan Badan KebijakanTransportasi Kementerian Perhubungan. Djoko menyebut, pilihan menggunakan sepeda motor menduduki peringkat kedua setelah mobil pribadi.

 

Menurutnya, pada tahun 2022, jumlah pemudik berdasarkan jenis moda, sepeda motor 14,9 juta orang (18,7 persen). Tahun 2023, sebanyak 25,13 juta orang (20,30 persen).

 

Dia melanjutkan, pada tahun 2024, pilihan menggunakan sepeda motor menduduki peringkat keempat, yakni 31,12 juta orang (16,07 persen). "Masyarakat sudah cenderung naik transportasi umum, yaitu kereta antar kota dan bus antar kota," lanjut Djoko.

 

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri menjelaskan, program mudik gratis untuk sepeda mo­tor masih dalam pembahasan. Dia juga menyambut baik usulan penghapusan program mudik gratis untuk sepeda motor, kecuali dengan kapal laut. "Ini good input dari Mas Djoko," ujarnya kepada Redaksi, Minggu (23/2/2025).

 

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Bakri H. M menilai, mudik menggunakan sepeda motor sudah menjadi tradisi. Untuk itu, dia tidak setuju jika program mudik gratis untuk sepeda motor dihilangkan."Saya yakin, mudik gratis sepeda motor berpengaruh untuk keselamatan," tegas Bakri.

 

Namun, ia menambahkan, Pemerintah juga harus mengawal masyarakat yang mudik dengan sepeda motor secara mandiri. "Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang mudik pakai motor," sarannya.

 

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Bakri H. M.

 

Bagaimana Anda menilai usulan tentang penghapusan mudik gratis sepeda motor?

 

Pada program Pemerintah, mudik gratis itu tetap ada ya, melalui ang­kutan bus, kereta, apa pun. Walaupun begitu, masih ada juga orang meng­gunakan kendaraan roda dua. Saya pikir, orang rata-rata menggunakan roda dua karena merasa mudah.

 

Maksudnya merasa lebih mudah bagaimana?

 

Karena, mereka berangkat dari rumah bisa langsung sampai ke kam­pung halaman. Mereka berangkatnya terserah kapan, mau stop kapan, ber­henti di mana. Jadi, memang susah menyetop penggunaan sepeda motor untuk mudik.

 

Seberapa besar pengaruh mu­dik gratis terhadap pengurangan penggunaan sepeda motor untuk mudik?

 

Pasti ada pengaruhnya. Makanya, fasilitas mudik gratis itu pasti ada dari Pemerintah. Kendaraan roda duanya itu bisa dititip-titip ke kereta api dan bus. Cuma, untuk menghilangkan itu memang agak susah.

 

Apa penghalang penyetopan penggunaan sepeda motor untuk mudik?

 

Pastinya karena ini sudah menjadi tradisi. Jumlah kendaraan roda dua di Indonesia tidak sedikit. Mereka kalau sampai ke daerah, umpamanya dari Jakarta, mau langsung sampai ke rumahnya pakai motor. Nah, sampai di sana, motor itu bisa dipakai ke mana-mana.

 

Waktu mereka mau pergi, mau pu­lang, mau kemana-mana juga bebas. Tapi kalau menggunakan kendaraan gratis, umpamanya bus atau keret api, mereka ya sebatas sampai tempat tujuan bus atau kereta. Mereka akan kesulitan jika ingin pergi ke mana-mana. Jadi, ini memang sudah tradisi.

 

Ada saran kepada Pemerintah terkait pemudik sepeda motor?

 

Bagi saya yang terpenting adalah disiapkan mudik gratis ini. Selain itu, mudah-mudahan kendaraan roda dua ini bisa dimuat secara maksimal di bus atau kereta tujuan ke mana saja. Sebab, ini sudah menjadi tradisi.

 

Bagaimana jika tak ada lagi mudik gratis dengan sepeda motor dilarang.

 

Bisa saja dilarang, tapi susah juga. Sebab, sudah menjadi tradisi. Sekarang yang terpenting mereka itu sudah disiapkan rest area, ada fasilitas cek kesehatan, tempat untuk istirahat dan pompa bensin yang memadai. Sehingga, pemudik yang menggunak­an kendaraan roda dua tidak memak­sakan diri. Kalau perlu ada rest area khusus roda dua. Jadi, Pemerintah harus terus mengawal pemudik.

 

Apakah Komisi V DPR sudah membahas kebijakan untuk mu­dik?

 

Rencananya baru besok (24/2/2025) kami membahasnya di internal Komisi V DPR.