Mendikti Saintek: Tukin Dosen Diselesaikan, BOPTN Tidak Dikurangi

JAKARTA - Komisi X DPR menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, di Senayan, Rabu (26/2/2025). Dalam rapat ini, Brian memastikan, Kemendikti Saintek bakal menyelesaikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen dan mempertahankan bantuan operasional kampus.

 

Ini adalah rapat perdana Brian dengan DPR, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, pekan lalu. Rapat membahas program kerja, efisiensi anggaran, dan juga perkenalan. Rapat digelar secara tertutup.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani senang karena Brian berkomitmen membayar tukin dosen. "Selain itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) itu tidak akan diturunkan sehingga tidak mengakibatkan kenaikan Biaya Kuliah Tunggal (UKT)," ucap Lalu, usai rapat.

 

Dalam rapat itu, Komisi X DPR juga mendorong Brian mengupayakan agar efisiensi anggaran di Kemendikti Saintek tidak mencapai Rp 14 triliun. Dari hitung-hitungan Komisi X DPR, efisiensi itu cukup sampai Rp 6,17 triliun, dari total anggaran sebesar Rp 56,6 triliun.

 

Lalu melanjutkan, sejauh ini, besaran efisiensi belum final. Makanya, dalam rapat, Komisi X mempertegas kembali agar tukin dosen tetap harus dibayarkan di tahun 2025.

 

“Sertifikasi dosen juga harus dianggarkan di tahun 2025 dan BOPTN tidak dikurangi. Sehingga tidak mengakibatkan kenaikan UKT," ucapnya.

 

Brian ikut memberi keterangan. Dia menyatakan, Kemendikti Saintek akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini.

 

“Jadi, kita fokus dulu tukin yang (tahun) ini. Saya ingin memastikan, ini harus cair,” katanya.

 

Brian menerangkan, Kementerian Keuangan juga telah menyepakati dana yang diajukan pihaknya. Karena itu, fokus utama Kemendikti Saintek saat ini adalah memastikan mekanisme terbaik untuk pembayaran tukin dosen.

 

Tunjangan kinerja kan perlu dinilai, perlu data-data, dan sebagainya. Itu jangan sampai menghambat. Anggarannya sudah oke, tinggal masalah teknis penerapannya,” terang dia.

 

Di tempat terpisah, Ketua Koordinator Nasional Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan menyatakan, akan terus mendesak Brian untuk memperjuangkan anggaran tukin secara keseluruhan. “Tukin secara keseluruhan ini akan menghadirkan keadilan bagi semua dosen ASN di Kemendikti Saintek,” katanya.

 

Menurutnya, pembayaran tukin dapat memastikan UKT mahasiswa tidak naik serta membuat relasi yang sehat antara Perguruan Negeri Tinggi (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rekrutmen mahasiswa baru.

 

Selain itu, ADAKSI juga mendorong agar Brian dapat mengatasi masalah kesejahteraan dosen. Sebab, kesejahteraan dosen telah menjadi persoalan dasar yang tidak pernah disentuh pemerintah secara serius.

 

Seharusnya negara membuat regulasi penggajian yang berkeadilan dan bermartabat untuk dosen. Sehingga dosen bisa fokus melakukan pekerjaan tanpa harus disibukkan dengan mencari tambahan penghasilan di luar kampus,” tuturnya.

 

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 mengamanatkan mandatory spending 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Anggaran sebesar itu mesti diupayakan untuk pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

 

Pendidikan tidak boleh hanya untuk mereka yang mampu membayar biaya mahal, tetapi harus menjangkau seluruh anak-anak Indonesia yang membutuhkan," kata politisi PKS ini.