Awal Ramadhan 2025 Bisa Kembali Beda, Ini Versi Muhammadiyah, NU Dan Pemerintah

JAKARTA - Umat Islam di Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah yang diperkirakan akan dimulai akhir pekan ini. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, potensi perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah bisa kembali muncul.

 

Muhammadiyah lewat metode hisab hakiki wujudul hilal telah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Hal itu tercantum dalam Maklumat PP Muhamadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah 1446 H.

 

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang isbat pada Jumat, 28 Februari 2025, untuk menentukan apakah awal Ramadhan jatuh pada 1 atau 2 Maret 2025.

 

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memperkirakan pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadhan pada 2 Maret 2025. Menurutnya, posisi hilal di beberapa wilayah Indonesia masih rendah, sehingga kemungkinan besar tidak dapat dirukyat.

 

Awal Ramadhan ini posisi hilal yang memenuhi kriteria MABIMS hanya di Aceh, di wilayah lain belum memenuhi kriteria,” ujar Thomas dalam keterangannya.

 

Kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) mensyaratkan hilal harus mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat agar dapat dijadikan patokan awal bulan Hijriah. 

 

Berdasarkan perhitungan BRIN, ketinggian hilal di Banda Aceh pada 28 Februari 2025 diperkirakan mencapai 4,5 derajat dengan elongasi 6,4 derajat, sehingga cukup memenuhi kriteria. Namun, di wilayah lain seperti Surabaya, ketinggian hilal hanya 3,7 derajat dengan elongasi 5,8 derajat, yang membuat kemungkinan rukyat gagal.

 

Kementerian Agama Gelar Sidang Isbat

Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ahli falak, serta DPR dan Mahkamah Agung.

 

Sidang isbat akan mempertimbangkan data hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jika hasil rukyat menunjukkan hilal belum terlihat di sebagian besar wilayah, maka pemerintah kemungkinan akan menetapkan 1 Ramadhan 1446 H pada Minggu, 2 Maret 2025, dengan metode istikmal (penggenapan bulan Syakban menjadi 30 hari).

 

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan bahwa hasil hisab menunjukkan ijtimak terjadi pada 28 Februari 2025 pukul 07.44 WIB dengan ketinggian hilal di Indonesia berkisar antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’ dan sudut elongasi 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

 

"Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama," kata Arsad, melansir laman Kemenag.

 

Perbedaan Bukan Hal Baru

Perbedaan awal Ramadhan antara pemerintah dan Muhammadiyah bukanlah hal baru di Indonesia. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang berarti jika hilal sudah wujud di atas ufuk saat Matahari terbenam, maka keesokan harinya langsung dihitung sebagai awal bulan Hijriah. Sementara itu, pemerintah dan NU menggunakan metode rukyatul hilal, yang berarti hilal harus benar-benar terlihat oleh mata untuk menetapkan awal bulan.

 

Meski ada potensi perbedaan, umat Islam diimbau untuk tetap saling menghormati keputusan masing-masing pihak dan menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketakwaan.

 

Selain awal Ramadhan, Muhammadiyah juga telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025, dengan metode istikmal (penggenapan 30 hari Ramadhan). Sementara itu, pemerintah dan NU baru akan menentukan 1 Syawal 1446 H melalui sidang isbat yang rencananya digelar pada 29 Maret 2025.