APBN Per Maret 2025: Pendapatan Negara Meningkat, Pengeluaran Terkendali

JAKARTA - Kondisi APBN 2025 mulai pulih. Di Maret 2025, pendapatan negara tercatat meningkat. Di saat yang sama, pengeluaran tetap terjaga dengan baik.

 

Kondisi ini dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo Subianto, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/3/2025). Dalam acara tersebut, Sri Mulyani menjadi pembicara ketiga yang naik ke mimbar, setelah Presiden Prabowo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

 

Selama kurang lebih 30 menit, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memaparkan kondisi terkini APBN. Sri Mulyani melaporkan, penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan positif pada Maret 2025. "Penerimaan pajak bruto kita sudah turnaround (pulih),” ucapnya. 

 

Ia pun optimistis target penerimaan pajak tahun ini masih berada di jalur yang tepat. Bendahara Negara ini mengakui, penerimaan pajak sempat mengalami kontraksi pada awal tahun. Pada Januari tercatat turun 13 persen, lalu minus 4 persen di Februari. Di Maret, penerimaan pajak tumbuh positif 9,1 persen.

 

Sri Mulyani menegaskan, APBN tahun ini tidak akan jebol atau defisitnya melewati batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dia mengatakan, semua program prioritas Presiden Prabowo telah diperhitungkan dan diakomodasi dalam struktur APBN saat ini.

 

"Banyak yang mengatakan, apakah APBN-nya jebol? Tidak. Jangan khawatir. Tidak akan jebol," ujarnya. 

 

Mulyani menerangkan, hingga saat ini, belanja Pemerintah masih terjaga. Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 196 triliun, sementara belanja non-K/L, termasuk subsidi dan pensiun, mencapai Rp 217 triliun.

 

Menjawab kekhawatiran soal kemungkinan membengkaknya defisit, Sri Mulyani memastikan, akan dijaga tetap aman di kisaran 2,53 persen dari PDB. Angka tersebut setara dengan defisit sebesar Rp 616 triliun.

 

Ia juga menegaskan, berbagai program baru Presiden Prabowo, seperti bidang kesehatan, pembangunan desa, penguatan koperasi, hingga program ketahanan, seluruhnya sudah masuk dalam amplop APBN yang ada. Tidak ada tambahan anggaran di luar yang telah direncanakan.

 

“Jadi, kalau ada yang menganggap akan ada pengeluaran ekstra yang membuat APBN tidak berkelanjutan, itu tidak benar,” tutupnya.