Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan: Wajar, Ada Yang Keseleo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tak masalah dengan adanya kesalahan minor atau “keseleo” dari beberapa anak buahnya dalam enam bulan pemerintahan. Bagi Presiden Prabowo, itu hal wajar. Karena beberapa pejabat di pemerintahannya adalah orang baru yang belum berpengalaman.

 

Prabowo melakukan evaluasi enam bulan kinerja pemerintahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta Senin (5/5/2025). Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hadir. Para menteri dan kepala badan sudah hadir di Istana sejak pukul 15.00 WIB.

 

Sekitar pukul 16.30 WIB, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memasuki ruang sidang. Sebelum memulai rapat, Prabowo dan Gibran menyalami satu per satu menteri dan kepala badan yang hadir.

 

Pada sidang kabinet ini, formasi kursi dibuat berbentuk persegi empat. Prabowo, didampingi Gibran, duduk di sisi yang ada lambang Burung Garuda dan 10 Bendera Merah Putih. Di kiri dan kanannya diapit oleh para menteri koordinator.

 

Sidang kabinet ini dilengkapi fasilitas digital. Di atas meja di depan masing-masing menteri dan kepala badan ada layar monitor kecil yang menampilkan materi yang dibahas.

 

Dalam arahannya, Prabowo meminta menteri kepala badan untuk saling mengoreksi hal-hal yang telah dikerjakan dalam enam bulan masa pemerintahan.

 

"Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama. Ini adalah semester pertama pemerintahan kita. Sekarang, tiba kita melihat rapor kita. Apakah merah, memuaskan, cukup memuaskan, atau sangat memuaskan," ucap Kepala Negara.

 

Prabowo menyebut, dalam enam bulan masa pemerintahannya, Indonesia telah mencapai hal-hal fundamental yang cukup berarti, yang memperkuat kebangkitan sebagai bangsa. "Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita," ucapnya.

 

Presiden ke-8 RI itu menambahkan, 28 kebijakan baru ini lahir dalam waktu yang cukup singkat, dan telah menelurkan hampir 200 produk hukum. "Satu kebijakan melahirkan beberapa produk, apakah itu Keppres (Keputusan Presiden), PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden), Inpres (Instruksi Presiden), atau hanya sekadar surat edaran," tutur Prabowo.

 

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meminta jajarannya menilai diri secara objektif. Jangan sampai masuk jebakan: merasa mampu padahal tidak. Jangan sampai arah kebijakan terlihat seperti benar, padahal tidak.

 

Pemerintahan sebuah republik, apalagi republik sebesar kita yang mewadahi dan menaungi lebih dari 280 juta manusia, tidak bisa sembarangan," ucapnya, menekankan.

 

Prabowo mengibaratkan sebuah kebijakan yang keliru seperti pendulum. Ketika bagian atasnya bergerak sedikit, bagian bawahnya bergerak sangat lebar. Keputusan yang keliru di atas bisa berakibat tidak mudah bagi mereka yang berada di paling di bawah.

 

"Kita harus ingat juga azimut sebuah kompas. Deviasi sedikit di awal bisa menjadi sangat besar setelah beberapa ribu kilometer. Di awal deviasi 1 derajat, di ujungnya menyimpang jauh sekali," papar Prabowo.

 

Setelah itu, Prabowo menyinggung soal kekeliruan beberapa menteri dalam menyampaikan atau memutuskan kebijakan. Menurut Prabowo, kekeliruan dalam mengambil keputusan adalah hal biasa. Pasalnya, tidak semua anggota kabinetnya berpengalaman di pemerintahan. 

 

"Di sana-sini ada keseleo wajar. Ada khilaf wajar. Ada menteri-menteri senior, sudah lama pengalaman. Ada yang baru, baru menjabat," kata Prabowo. 

 

Prabowo pun mengaku sempat tersesat saat ingin ke toilet Istana. Oleh karena itu, Prabowo meminta publik memaklumi jika ada jajaran kabinetnya yang 'keseleo'.

 

"Jadi, sudahlah. Ada mungkin juru bicara saya keseleo, ya namanya manusia, namanya juga baru menjabat. Kalau yang senior salah bicara, salah,” tandasnya.