Prabowo Panggil 3 Menteri Ke Hambalang, Bahas Polemik Tambang Raja Ampat

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto kumpulkan tiga menteri di rumahnya, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6/2025) sore. Pemanggilan itu terkait polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang sedang jadi sorotan.

 

Mereka yang dipanggil adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia (BPLHI) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ketiga menteri ini diketahui tugasnya berkaitan dengan kegiatan tambang.

 

Ketiganya datang ke Hambalang secara berurutan. Diawali Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menggunakan mobil Toyota Alphard putih dengan pelat nomor RI 28.8 Menteri Hanif tiba di Hambalang sekitar pukul 14.51 WIB. 

 

Setelah itu disusul mobil Toyota Innova Zenix putih bernomor polisi B 2690 ZZH pada pukul 15.16 WIB yang ditumpangi Menteri Kehutanan Raja Juli. Terakhir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tiba dengan menggunakan mobil Lexus hitam berpelat nomor B 1800 ZZH pukul 15.18 WIB. Ketiganya memasuki komplek Padepokan Garuda Yaksa dengan pengawalan ketat kepolisian. 

 

Setelah tiga jam berlalu, ketiga menteri itu meninggalkan kawasan Hambalang. Mobil Lexus berpelat B 1800 ZH milik Bahlil lebih dahulu terlihat keluar kawasan Hambalang. Kemudian disusul Mobil Toyota Alphard putih dengan pelat nomor RI 28.8 milik Hanif Faisol Nurofiq. Lalu tampak Mobil Toyota Innova Zenix putih bernomor polisi B 2690 ZZH milik Raja Juli.

 

Namun, tidak ada penjelasan dari ketiga menteri tersebut terkait agenda pemanggilan. Hingga semalam, pihak Istana juga belum memberikan keterangan apapun terkait sejumlah menteri yang mendatangi kediaman pribadi Prabowo ini.

 

Namun, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan Menteri Bahlil merapat ke Hambalang. Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar, kata Sarmuji, memang punya agenda dengan Presiden Prabowo di Hambalang.

 

Apa yang dibahas? Ditanya soal itu, Sarmuji mengaku tidak tahu pasti soal agenda yang dibahas Bahlil dengan Presiden. "Kan beliau (Bahlil) biasa dipanggil atau melapor ke Presiden,” ungkap Sarmuji.

 

Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil tidak mengetahui pasti apakah Raja Juli yang merupakan Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI merapat ke Hambalang. "Nanti dikabari ya. Harusnya akan ada rilis dalam waktu dekat," imbuh Cheryl.

 

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan Pemerintah segera menyelesaikan polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Kegiatan penambangan tersebut dikhawatirkan dapat merusak ekosistem kelautan di Raja Ampat. Apalagi, Raja Ampat merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

"Segera kita selesaikan," tegas Teddy kepada wartawan, Kamis (5/6/2025). 

 

Teddy menekankan, Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait langsung menindaklanjuti pertambangan nikel di Raja Ampat. "Sudah. Sudah langsung ditindaklanjuti," katanya.

 

Ia bilang, Menteri ESDM dan Menteri LH sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik tersebut. "Ini Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini. Tadi langsung kita hubungi dan saling berkoordinasi," paparnya. 

 

Seperti diketahui, aktivitas tambang di Raja Ampat sedang menuai sorotan publik. Aktivis lingkungan hingga akademisi mendesak Pemerintah untuk menghentikan aktivitas tambang karena berdampak pada kerusakan lingkungan di Raja Ampat. 

 

Para pejabat terkait juga sudah cek lapangan terkait polemik tambang di Raja Ampat. Diawali dengan Bahlil yang langsung terbang ke Raja Ampat untuk mengumpulkan bukti-bukti, Sabtu (7/6/2025). Dalam kunjungannya, Bahlil didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam. 

 

Setelah Bahlil, gantian Menteri Hanif Faisol yang menyoroti persoalan ini. Meskipun belum mengecek lapangan, Hanif menegaskan, dirinya sudah mengecek dokumen perizinan terkait aktivitas tambang di Raja Ampat. Pihaknya juga melakukan investigasi terkait dampak tambang terhadap keindahan lingkungan di Raja Ampat.

 

Dalam penelusurannya, saat ini baru empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Yakni, PT GAG Nikel, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Sementara, PT Nurham belum beraktivitas meski sudah mengantongi izin. 

 

Dari empat perusahaan yang diinvestigasi, sorotan KLH mengarah ke Pulau Manuran. Lokasi itu merupakan tempat PT ASP beroperasi. Di lokasi ini ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan. Misalnya, kolam pengendapan (settling pond) jebol dan mengalir ke laut. Namun, aktivitas tambangnya sudah dihentikan. 

 

"Jadi ini sudah diberikan papan penyegelan dari teman-teman penegakan hukum,” tegas Menteri Hanif di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).

 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan juga telah bergerak pengumpulan data dan informasi (puldasi) terkait tambang di Raja Ampat. Untuk sementara, kementerian yang dipimpin Raja Juli Antoni ini menemukan ada tiga perusahaan yang terindikasi melakukan penambangan di kawasan hutan wilayah Raja Ampat. Ketiganya adalah  PT GN dan PT KSM yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan PT MRP tetapi belum memiliki PPKH.

 

Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan, pihaknya  akan tegas melindungi kawasan Raja Ampat dari aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan. Raja Ampat, katanya, merupakan wilayah dengan nilai ekologis dan nilai budaya yang tinggi.

 

"Kami akan segera melakukan pengawasan dan langkah-langkah hukum yang terukur, melalui tiga instrumen hukum yaitu administratif, pidana dan perdata," kata Dwi Januanto kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Arditya mengungkapkan pihaknya bakal kooperatif dan menegakan prinsip good mining practices dalam operasional tambang. Dia mengatakan, PT GAG merupakan kepanjangan tangan Pemerintah karena merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

"Kami juga siap mendukung langkah Menteri Lingkungan Hidup dalam melakukan pendalaman terhadap upaya pemulihan lingkungan yang selama ini telah dilakukan oleh Gag Nikel," imbuh Arya.

 

Ia membeberkan penambangan nikel di Pulau Gag sudah berlangsung lebih lama dibandingkan popularitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Kendati begitu, Arya menjamin konsesi tambang PT Gag Nikel sama sekali tidak masuk dalam batas resmi Geopark Raja Ampat.

 

DPR Kritik Tambang Di Raja Ampat

 

Di Senayan, sejumlah wakil rakyat menyampaikan kritik keras terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat. Para anggota DPR berharap Pemerintah mencabut izin tambang di Raja Ampat.

 

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat.  Politisi PAN ini tak ingin masyarakat sekitar merasakan dampak buruk kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di sana.

 

"Jangan sampai perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua," ujar Saleh.

 

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Dia meminta pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap pihak yang memberikan izin pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.