MK: Tahun 2029 Pilpres Dan Pilkada Tidak Serentak

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan baru yang mengubah pelaksanaan Pemilu 2029, yaitu Pemilu tingkat nasional dan tingkat lokal tidak digelar serentak. Keputusan MK ini punya nilai positif, tapi juga ada negatifnya.

 

Sebelum adanya putusan MK ini, pelaksanaan Pemilu digelar 2 kali dalam 5 tahun. Pertama, Pilpres untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, dan Pileg untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ini disebut juga Pemilu Lima Kotak yang mengacu pada jumlah kotak suara di TPS.

 

Kedua, yakni Pilkada serentak yang digelar hanya beberapa bulan setelah Pileg dan Pilpres. Pilkada ini hanya untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota. 

 

Pelaksanaan Pemilu kini berubah setelah Undang-Undang Nomor 7 Ta­hun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada digugat ke MK. Salah satu pihak penggugat adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

 

Kamis (26/6/2025), MK membacakan putusan terhadap gugatan tersebut. Dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan pemo­hon. Yakni, penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal dipisahkan dalam jeda waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun.

 

"Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan Pemilu berkuali­tas. Serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih, wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat," ujar Ketua MK Suhartoyo mem­bacakan putusan, Kamis (26/6/2025).

 

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, Pemilu nasional yang berdekatan dengan Pemilu daerah menyebabkan minimnya waktu ma­syarakat menilai kinerja Pemerintahan dalam hasil Pemilu nasional. Masalah pembangunan daerah cenderung teng­gelam di tengah isu nasional.

 

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menambahkan, Pemilu serentak berimplikasi pada stabilitas Parpol. Terutama soal kemampuan partai menyiapkan kader yang akan maju dalam Pemilu. Imbasnya, Parpol ter­jebak pragmatisme dibanding menjaga idealisme dan ideologi.

 

MK juga menilai, Parpol tak punya cukup waktu merekrut calon anggota legislatif untuk tiga level sekaligus. Ditambah Parpol harus mempersiapkan kadernya berkontestasi dalam Pilpres. Selain itu, berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda Pemilu. Alhasil, berpengaruh pada kualitas pilihan.

 

Wakil Ketua MK Saldi Isra menam­bahkan, pembentuk undang-undang perlu melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) pasca putu­san ini. Saldi menjelaskan, rampungnya Pemilu nasional dapat dihitung dari waktu pelantikan jabatan politik yang dipilih dalam pemilu nasional tersebut.

 

"Pelantikan anggota DPR dan DPD atau pelantikan presiden dam wakil presiden dapat diposisikan sebagai akhir dari tahapan Pemilu nasional sebelumnya," kata Saldi.

 

Apa bedanya dengan penyeleng­garaan Pemilu sebelumnya? Pertama, MK membagi Pemilu dalam 2 ke­lompok, yakni tingkat nasional dan daerah. Yang masuk Pemilu nasional adalah Pilpres dan Pileg DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu lokal adalah pemilihan kepala daerah dan Pileg DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

 

Direktur Eksekutif Perludem, Khoi­runnisa Nur Agustyati mengapresiasi putusan MK. Kata dia, Pemilu sebelumnya telah menyebabkan penumpu­kan beban penyelenggara dan pemilih.

 

Menurutnya, dekatnya jadwal penyelenggaran antara Pemilu dan Pilkada berdampak negatif pada kualitas dan menyulitkan pemilih dalam me­nentukan pilihan. Selain itu, mepetnya waktu juga membuat Parpol kesulitan mempersiapkan calon di berbagai level dan mempertimbangkan calon berdasarkan popularitas.

 

"Ini putusan sangat penting men­jawab masalah fundamental kerumitan dari penyelenggaraan Pemilu kita," kata Ninis, sapaan akrabnya dihubungi semalam.

 

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, putusan MK ini membuat Pemilu tingkat lokal baru bisa dilaksanakan pada tahun 2031. Sebab, sesuai jadwal, Pemilu nasional yang terdiri dari Pilpres dan Pileg DPR dan DPD harus digelar pada tahun 2029.

 

"Jeda waktu 2029-2031 untuk DPRD, provinsi, kabupaten, kota termasuk untuk jabatan gubernur, bupati, wali kota harus ada norma transisi," kata politisi Partai NasDem ini.

 

Hanya saja, penunjukan pelaksana tugas atau pejabat sementara mudah saja dilakukan di jabatan eksekutif seperti bupati, wali kota, atau gubernur. Na­mun, akan runyam di jabatan legislatif. Hal inilah yang akan menjadi dinamika dalam perumusan revisi UU Pemilu.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai, putusan ini jadi dorongan kuat bagi DPR dan Pemerin­tah segera menyusun UU Pemilu yang anyar. Sekaligus momentum mendesain ulang model Pemilu dan Pilkada sesuai struktur Pemerintahan berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945.

 

"Kami yakin pemisahan Pemilu ini menciptakan efektivitas secara teknis bagi penyelenggara maupun pemilih," ujar Politisi Partai Golkar ini.

 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bakal mempelajari putusan MK ini. Apalagi, saat ini Kemendagri sedang dalam proses revisi UU Pemilu.

 

"Yang pasti, keputusan MK kan final dan kita letakkan dalam konteks revisi (UU Pemilu)," kata Wamen Bima di IP­DN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

 

Plus-Minus Putusan MK

 

Dipisahkannya penyelenggaran Pemilu nasional dan Pemilu lokal dengan jeda 2 tahun dinilai memiliki plus-minus. Apa saja?

 

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno berbicara dari sisi minusnya. Kata dia, memisahkan Pileg antara DPR dengan DPRD bikin ongkos poli­tik makin mahal.

 

Kenapa? Karena dengan pemisahan itu, maka caleg DPR dan DPRD tidak bisa lagi bertarung secara sepaket. Padahal selama ini, untuk mengirit biaya kampanye, caleg DPR selalu tandem dengan caleg DPRD baik un­tuk provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Konsekuensi biaya pelaksanaan terpisah itu jadi hal yang dipertim­bangkan," ujar Eddy.

 

Koordinator Komite Pemilih Indone­sia Jeirry Sumampow tak menampik ada dampak minus dari putusan MK ini. Per­tama, pemisahan Pemilu membuat biaya yang dikeluarkan jadi dua kali lipat.

 

Kedua, yakni pontensi munculnya politisi lompat panggung. Kata dia, caleg yang sebelumnya gagal di Pemilu nasional bisa langsung nyalon di Pilkada atau sebaliknya. Politik jadi ajang coba-coba, bukan lagi soal pengabdian.

 

Kendati demikian, lanjut dia, putusan MK ini memiliki kelebihan. Yakni, mendorong rasionalitas pemilih dan memperkuat kualitas demokrasi. Se­lain itu, membuka peluang lebih besar bagi tokoh-tokoh lokal berkapasitas dan rekam jejak baik.

 

Para tokoh lokal kini bisa bersaing mandiri tanpa bergantung popularitas Capres atau partai besar di tingkat nasi­onal. "Tak lagi andalkan efek ekor jas, terdongkrak oleh kandidat presiden," se­but Jeirry dalam keterangan tertulisnya.

 

Dari teknis penyelenggaraan, pemisahan ini meminimalisir beban kerja KPU, Bawaslu, dan petugas di lapan­gan. Sebab, Pemilu lima kotak suara dalam satu waktu, memicu kekacauan logistik dan kelelahan.

 

Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, putusan MK ini tidak menjamin penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih berintegritas.

 

Menurutnya, tanpa pembenahan regu­lasi dan sistem kepartaian, perubahan waktu Pemilu cuma sekadar persoalan teknis. "Jadi percuma utak-atik waktu atau teknis penyelenggaraan ini kalau dampaknya hanya untuk urusan teknis saja, tetapi tidak menyentuh ke urusan demokrasi yang substantif," ingat Lucius.

 

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mengingatkan, implikasi konstitusional serta teknis putusan MK ini. Pembentuk UU, yakni DPR dan Pemerintah kudu cermat dalam me­nyusun desain rekayasa konstitusional (constitutional engineering) berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD termasuk masa jabatan kepala daerah.

 

Menurutnya, dengan konstruksi wak­tu serta periode yang telah ditentukan, maka ada konsekuensi yuridis dengan diperlukannya tindakan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pe­milu 2024 yang harusnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2029.

 

Fahri menilai, perpanjangan kepala daerah yang habis masa jabatannya bukan hal baru. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bisa menunjuk Penjabat Kepala Daerah. Namun untuk DPRD, kata dia, ini hal yang baru dan perlu kehati-hatian.

 

"Kelihatannya perumusan kebijakan perpanjangan untuk anggota DPRD merupakan legal policy yang related serta reliable," tegasnya.